Gedung KPK/telusur

telusur.co.id – KPK melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

Dia diperiksa sebagai saksi, dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).

Kabar tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (31/5/18).

Menurut Febri, Zudan diperiksa untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap saksi Zudan Arif F, Dirjen Dukcapil Kemendagri,” kata Febri.

Sampai saat ini, kata dia, Zudan masih menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. “Sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Febri.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto pada 28 Februari 2018. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-E.

Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-e. Irvanto juga diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte. Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS.

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-E.

Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ipk]

Bagikan Ini :