Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati/Net

telusur.co.id – Perubahan kondisi ekonomi global menuju titik keseimbangan baru yang dapat menciptakan gejolak dan tekanan, serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).

Kehadirian Menkeu dalam rapat paripurna untuk membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

Dijelaskan Menteri Sri, dalam kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini cukup kuat dalam menghadapi tekanan eksternal yang terlihat dari stabilnya indikator pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan, cadangan devisa, stabilitas sistem keuangan serta pelaksanaan APBN.

Meski demikian, kata Sri, pemerintah menyadari perlu adanya berbagai langkah responsif untuk menghadapi risiko berlanjutnya tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya keseimbangan global yang baru.

Saat ditemui usai paripurna, Menkeu menyatakan, arah kebijakan pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik

Pemerintah sendiri, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas.

Dalam jangka pendek, fokus kebijakan diprioritaskan untuk menjaga nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat dan defisit transaksi berjalan yang aman.

Dirinya memastikan pemerintah akan memperkuat posisi ketahanan fiskal guna menjaga APBN tetap kredibel dan memperkuat kesehatan APBN untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal. “Selain itu, juga mengupayakan perbaikan posisi keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah.”

Ia mengingatkan pilihan kebijakan ini membawa risiko pada tidak tercapainya pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

“Namun langkah ini akan memperkuat pondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan dalam jangka menengah,” kata bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. [ipk]

Bagikan Ini :