Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan/Net

telusur.co.id – Larangan Komisi Pemilihan Umum terhadap bekas napi kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun depan terus mendapat penolakan.

Kali ini, Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan juga menolak rencana KPU tersebut.

Menurutnya, KPU sebagai lembaga negara jangan berbuat semaunya sendiri. KPU pun diminta untuk tunduk pada praktik-praktik kenegaraan.

“Kalau spiritnya saya setuju. Tapi KPU kan lembaga negara, jangan semaunya saja,” kata Arteria saat dihubungi telusur.co.id, Rabu (30/5/18).

Dia pun mengingatkan jika pimpinan KPU telah disumpah untuk menjalankan aturan sebagaimana peraturan yang sudah ada di negara ini. Maka dari itu, dia meminta agar pimpinan KPU tidak ngeyel.

“Pemimpinnya kan disumpah, jadi jangan ngeyel. Buat PKPU jangan melanggar UU,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Bagi Arteria, sepanjang mantan napi itu sudah menjalani hukumannya sebagaimana yang telah diputuskan, maka mereka memiliki hak yang sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh negara.

“Orang setelah ditahan seperti bayi baru lahir. Tidak boleh (KPU melakukan) penyimpangan. Kalau itu sudah memenuhi syarat, itu tugas negara menjamin dan melindungi hak warga negaranya,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan, keinginan eks narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Mantan napi kasus korupsi, kata Jokowi, juga memiliki hak politik setelah menjalani masa hukumannya.

“Kalau saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato Uhamka, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/5/18).

Pendapat itu disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019.

Jokowi menyebut menjadi caleg adalah hak seluruh warga negara yang dijamin konstitusi, bahkan jika itu termasuk mantan napi kasus korupsi.

Namun di sisi lain, ia juga mempersilahkan KPU mengkaji kembali kebijakan tersebut.

“Tapi silakan KPU ditelaah. Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik,” kata Presiden.

Menurutnya, KPU bisa saja membuat aturan dengan memberikan tanda tertentu kepada mantan narapidana yang akan menjadi caleg tersebut.

“Tetapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan boleh ikut. Tapi diberi tanda mantan koruptor,” kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi menyerahkan kembali aturan larangan ini kepada KPU. “Itu ruangnya KPU. Wilayah KPU,” kata Jokowi.

Sebelumnya, KPU berencana menerbitkan Peraturan KPU soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Rencana itu menuai silang pendapat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Pemerintah dan Bawaslu juga tak sepakat dengan usulan KPU tersebut. [ipk]

Bagikan Ini :