Azmi Syahputra/Istimewa

telusur.co.id – Putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan aset milik First Travel dikuasai negara, bukanlah putusan yang tepat. Hal itu justru akan menjadi polemik baru dalam kasus tersebut.

Sebab, hal ini akan menimbulkan kerugian berlanjut bagi jamaah, dan timbulnya ketidakpastian hukum, bahkan dapat dikategorikan menjadi kecelakaan hukum bagi pencari keadilan, dalam hal ini korban jamaah umroh yang gagal berangkat.

Demikian disampaikan pengamat hukum pidana, Azmi Syahputra dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (2/6/18).

“Megacu pada UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, apabila aset pada kasus First Travel diputuskan menjadi milik negara, maka akibat hukumnya tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jamaah selaku korban,” kata Azmi yang juga dosen hukum pidana Universitas Bung Karno itu.

Dilain sisi, lanjutnya, putusan ini belum inkracht (berkekuatan hukum tetap), lantaran terdakwa mengajukan banding.

Baginya, ini saatnya jaksa penuntut mengajukan kontra banding dan menegaskan sebagaimana tuntutan agar barang atau aset yang disita harus dikembalikan ke jamaah atau ditunjuk badan pengelola yang profesional, yang diawasi oleh negara.

“Karenanya jaksa dapat menyebutkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan negeri berkait barang sitaan yang dijasikan aset negara,” kata dia.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi jamaah, jaksa maupun Majelis Hakim, agar tidak menimbulkan kerugian berlanjut bagi jamaah.”

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok memvonis terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman dengan hukuman 20 tahun penjara dan istrinya, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan dengan hukuman 18 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa tiga Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraida alias Kiki, majelis hakim memvonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar jika tak membayar maka akan diganti dengan kurungan 5 bulan penjara.

“Kami berikan waktu 7 hari kepada terdakwa untuk menentukan sikap atas putusan tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim, Sobandi, ketika membacakan putusan kasus, di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (30/5/18).

Sebelumnya JPU menuntut Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan penjara.

“Yang kita buktikan adalah Pasal 378 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan ancaman hukumannya sudah maksimal yaitu 20 tahun penjara termasuk juga denda yang juga sudah maksimal,” kata Heri.

Sedangkan Kiki dituntut dengan hukuman 18 tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

“Kiki dihukum lebih ringan karena dia bukan pelaku utama, yang pelaku uatama adalah Andika dan Anniesa, sehingga ini kami anggap meringankan,” kata Heri.

Korban penipuan jemaah umrah ke tanah suci ini berjumlah 63.310 jemaah, dengan total kerugian mencapai Rp 905.333.000.000.

Jaksa menyiapkan 96 saksi dalam persidangan tersebut. Di antaranya adalah artis nasional Syahrini dan Vicky Veranita Yudhasoka alias Vicky Shu.

Jaksa menuntut aset First Travel yang telah disita diberikan kepada para korban sebagai ganti rugi. Namun hakim akhirnya menyatakan aset First Travel dirampas untuk negara.

Juru bicara Pengadilan Negeri Depok, Teguh Arifianto, mengatakan hakim kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset First Travel. Apalagi perwakilan korban tak mau menerima aset sitaan itu. Bila ada korban yang menginginkan aset tersebut, menurut Teguh, mereka bisa mengajukan gugatan perdata.

Perwakilan korban First Travel, Dewi Gustiana, mengatakan aset yang akan diserahkan tak sebanding dengan kerugian korban. Selain itu, kata dia, tak ada transparansi dalam pendataan aset tersebut.

“Aset yang kami dapatkan hanya sebagian kecil dari yang dulu disita,” kata dia.

“Kalaupun kami terima, membagikannya pasti tak gampang.” [ipk]

Bagikan Ini :