Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo yang meminta delik korupsi dari RUU KUHP dikeluarkan, dianggap bentuk perlawanan. Sebab, sebagai pelaksana UU, hendaknya lembaga antirasuah patuh dan tunduk.

Demikian pendapat pengamat hukum Umar Husin dalam diskusi bertajuk “Berebut Pasal Korupsi?” di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/18).

“Sikap KPK menolak ini bentuk pembangkangan terutama kepada presiden. Ada kesan mengancam, ini nggak betul,” kata dia.

Umar menambahkan, tak boleh satu lembaga pun di Indonesia yang bersikap mengancam-ngancam simbol negara yaitu presiden atas ketakutan yang belum terbukti.

Dia khawatir atas sikap KPK ini lembaga negara lain akan melakukan hal yang sama, dengan dugaan institusinya merasa diusik.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Jokowi mengirim sinyalemen ke KPK bahwa seorang presiden itu tidak bisa diintervensi.

“Presiden nggak boleh diancam-ancam. Presiden harus merespons dengan mengirim pesan bahwa presiden itu adalah saya Jokowi tidak bisa diintervensi,” kata dia.

Sebelumnya, KPK mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP. Masuknya delik itu, dinilai KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, termasuk kelembagaan lembaga rasuah.

Inti dari surat itu ialah terkait sikap KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, ke dalam RUU KUHP dan meminta agar tipikor seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. [ipk]

Bagikan Ini :