Pengamat Hukum Umar Husin/telusur.co.id

telusur.co.id – Bila pada Hari Ulang Tahun ke-73 RI tanggal 17 Agustus nanti, RUU KUHP disahkan menjadi UU, maka UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diminta untuk dilebur menjadi satu. KUHP pun diharap jadi induk dari UU pidana lainnya.

“Kita ingin melakukan kodifikasi terhadap hukum. Kita ingin melahirkan sebuah kitab hukum pidana. Salah satu yang dibahas itu adalah (UU) Tipikor,” kata pengamat hukum Umar Husin dalam sebuah diskusi bertajuk, “Berebut Pasal Korupsi” di Kawanan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/18).

“Menurut saya kalau sudah dimasukkan dalam KUHP (Pasal Tipikor) harus lebur disitu.”

Umar menjelaskan, tujuan penyatuan ini agar ada kesatuan dan kepastian hukum di Tanah Air. Selain itu, tujuannya kedepan tidak ada perbedaan sanksi yang mencolok antar UU terkait pelanggaran pidana.

“Saya khawatir isinya beda, sanksinya beda, unsurnya beda,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh keyakinan kepada DPR untuk dapat menyelesaikan pembahasan revisi undang-undang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan.

“Saya yakin kalau DPR mau itu bisa, tiga bulan waktu yang cukup untuk menyelesaikan itu. Soal UU teroris saja dalam lima hari selesai, ini masih ada waktu tiga bulan untuk poin-poin itu disepakati bersama,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (30/5).

Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji lembaganya akan segera menyelesaikan RUU KUHP sebelum HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. [ipk]

Bagikan Ini :