telusur.co.id – Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Bagong Suyoto terganggu dengan adanya pengklaiman pemulung di TPST Bantar Gebang.

Klaim tersebut disampaikan dalam acara Green Ramadhan diisi dengan diskusi tentang bisnis sampah dan berkah di KLHK Manggala Wanabakti, beberapa waktu lalu. Dalam acara itu hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berserta jajarannya.

“Saya merasa risih dan perasaan kurang enak ketika ada ikatan pemulung punya anggota jutaan di seluruh Indonesia. Bahkan di kawasan TPST Bantar Gebang klaim punya 6.000 anggota pemulung. Sebenarnya belum ada data riset mutakhir tentang jumlah pemulung dan anggota keluarga di kawasan TPST. Kebiasaan buruk telah berlangsung bertahun-tahun tanpa verifikasi dan falsifikasi terhadap data tersebut,” kata Bagong Suyoto kepada telusur.co.id di Bekasi, Minggu (3/6/18).

Bagong yang juga Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) mengatakan, forum tersebut hanya menyebarkan kebohongan data untuk meningkatkan popularitas.
Dia melanjutkan agar masyarakat tidak termakan isu Hoax tersebut.

“Saya bersama warga Bantar Gebang dan melihat di forum itu ada sejumlah penduduk asli sekitar TPST Bantar Gebang, yang bekerja mengais sampah bahkan ada senior pemulung, yang lebih separuh hidupnya berhubungan dengan sampah. Menurutnya apa yang diklaim itu merupakan kebohongan belaka. Kebohongan itu diutarakan pada bulan suci ramadhan,” tandasnya.

Bagong Suyoto menyesalkan masalah ini sudah menjadi kebiasaan memalukan, bahwa klaim-klaim itu tidak ada yang menyangkal dan diverifikasi di tingkat lapangan. Para pemulung lokal merasa tidak pernah diperjuangkan nasibnya oleh ikatan pemulung itu.

“Sampai sekarang banyak pemulung pendatang hidup di gubuk-gubuk kumuh bacin dengan sanitasi buruh, tanpa suplai air bersih. Pemulung bekerja pun tak ada jaminan kesehatan memadai. Ketika meninggal tidak ada yang mengurusi, bahkan ketika mengantar mayatnya ke kampung halaman seperti Karawang, Cirebon atau Madura justru para pegiat kemanusiaan yang menangani, bukan ikatan pemulung,” cetusnya.

Lembaga itu, kata Bagong Suyoto, hanya memikirkan lembaga dan dirinya, bukan peningkatan pendapat dan kesejahteraan anggota. Sejatinya pemulung tetap miskin dan terjerat lintah darat/rente. Mereka sangat tergantung pada bos, bahkan menentukan harga pungutan sampah pun tidak bisa. Pemulung berada di bawah rantai struktur ekonomi.

“Aktivitas pemulung dianggap liar dan mengganggu, padahal sudah puluhan tahun mereka berjasa membersihkan kotoran orang lain. Dalam konteks sekarang mereka melakukan program 3R (reduce, reuse, recycle) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 tahun 2012, dll. Mereka adalah pahlawan 3R,” ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah kurang peduli terhadap aktivitas dan ruang gerak pemulung. Mestinya mereka difasilitasi tempat dan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah bagian dari program 3R.

“Jika ingin meningkat derajat dan kesejahteraan pemulung, pemerintah dan lembaga non-pemerintah hendaknya memberikan penghargaan dan ruang gerak legal guna melangsungkan kehidupannya,” ujarnya.[far]

Bagikan Ini :