Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Keputusan pemerintah yang akan memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer mulai dipertanyakan. Pertanyaan darimana dana untuk memberikan uang buat THR dan gaji 13 di tengah negara yang sedang bokek.

Namun, terjawab sudah jika dana yang digunakan untuk membayar THR dan gaji 13 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, tercuat dari beredarnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam surat yang bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada Bupati dan walikota di seluruh Indonesia itu jelas jika surat itu mengenai pemberian THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.

Surat edaran yang beredar di forum whattsap itu memuat delapan poin. Poin pertama, bupati dan walikota pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD pada tahun anggaran 2018 diberikan THR dan gaji 13 yang dananya dibebankan pada APBD.

Kedua, pemberian THR dimaksud diupayakan untuk dibayarkan pada Minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018 dan untuk pemberian gaji 13 diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018.

Ketiga, penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besas THR dan gaji 13 sebagaimana tersebut pada angka 2. Bagi bupati/walikotya wakil bupati/wakil walikota serta pimpinan dan anggota DPRD gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Keempat, penghasilan yuang menjadi komponen perhitungan besaran THR dan gaji 13 sebagaimana tersbeut pada angka 2 bagi PNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan PNSD/tunjangan kinerja.

Kelima, penghasilan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain kecuali pajak penghasilan yang dibebakan pada APBN sesuai peraturan perundangan-undangan.

Keenam, bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadawalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.

Kedelapan, pengelolaan anggaran THR dan gaji 13 tersebut diatas dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai peratruan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dikutip Antara, mengatakan sumber anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD dan PNS dapat disesuaikan khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi.

“Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daerah,” kata Syarifuddin kepada Antara di Jakarta. (ham)

Bagikan Ini :