telusur.co.id – Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) mengimbau kepada pemerintah untuk menyikapi terjadinya pencemaran yang terjadi di CBL (Cikarang Bekasi Laut). Kawali dan warga terdampak berharap pemerintah segera menindak tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan pelaku pencemaran.

“Dampak pencemaran itu merusak kondisi ekosistem lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Kawali, Puput TD Putra dalam rilisnya yang diterima telusur.co.id, Minggu (3/6/18).

Puput menegaskan, pencemaran limbah jelas membahayakan populasi ikan di sungai dan bisa mematikan mangrove di pesisir pantai. Dikatakan, pencemaran sungai bisa disebabkan oleh limbah rumah tangga dan perusahaan industri yang mencemari sungai-sungai di Bekasi.

“Asumsi saya munculnya busa tersebut akibat limbah domestik dan industri, kandungan detergen di sungai dalam prosesnya mengendap di dasar sungai teraduk saat sungai berarus deras (hujan) lalu timbul busa dipermukaannya,” katanya.

Namun, lanjut dia, ini perlu ditelusuri lebih dalam dan ada hasil labotarium pendukung yang menyatakan pencemaran itu benar didominasi oleh limbah diterjen. Sebab, ada dugaan disebabkan oleh hal lain.

Misalnya, ada pembuangan limbah secara diam-diam yang dilakukan oleh oknum atau disekitar lokasi, bahkan ada juga industri yang diam-diam membuang limbahnya ke sungai.

“Nah, untuk memastikannya perlu ditelusuri dengan benar agar kejadian ini tidak terulang kembali,” kata Puput, yang juga aktivis Walhi ini.

Salah satu solusi terkait pencemaran limbah di sungai Bekasi, kata Puput, harus ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dititik-titik pemukiman warga.

Sementara bagi perusahaan industri agar air limbahnya ditampung lebih dahulu di IPAL sebelum dialiri ke sungai. “Dengan IPAL, limbah diproses terlebih dahulu sebelum masuk ke sungai,” jelas dia.
Dikatakan Puput, pemerintah juga harus tegas menjalankan peraturan, khususnya bidang lingkungan, bila ditemukan ada kesengajaan dalam pencemaran harus ditindak tegas.

“Tegakan peraturan dan berikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran,” katanya.

Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 tahun 2011, kata Puput, nilai ganti rugi itu dapat dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan, karena adanya kerugian ekosistem, serta kerugian masyarakat terdampak, terutama atas aset dan kesehatan pribadi masyarakat terdampak.[far]

Bagikan Ini :