Telaah Aktual - Bersama Pakar Hukum, Prof. DR. H. Syaiful Bakhri, SH, MH. | Foto telusur.co.id

Polemik tentang undang-undang tindak pidana terorisme telah berlangsung cukup lama, disebabkan adanya tarik-menarik kepentingan politik dengan berbagai alasan-alasan, baik secara yuridis, sosiologis, politis, maupun karena pengaruh globalisasi.

Pengaruh globalisasi yang cukup kuat ditandai dengan adanya spekulasi terhadap gerakan Islam Fundamentalis, yang mengarah kepada gerakan-gerakan radikal, serta dengan cepat menjadi virus yang menjangkiti negara-negara di Timur-Tengah, yang tentu membawa pengaruh pada dunia sekitarnya, termasuk di kawasan Asia dan khususnya di Indonesia.

Sebagai isu internasional, maka pengalaman dibelahan bumi lain secara langsung akan berpengaruh kepada negara lain dalam merespon persoalan yang sama. Sebagai contoh, tragedi ambruknya Gedung Kembar WTC (World Trade Centre) di New York USA akibat diterjang dua pesawat sipil, dan rusak beratnya gedung Pentagon yang menjadi markas besar Departemen Pertahanan AS yang dihantam oleh sebuah pesawat lain pada September 2011, telah berpengaruh tidak pada Amerika sebagai Negara yang menjadi korban serangan saja, akan tetapi telah mendorong masyarakat Internasional untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bahaya terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme ini dapat saja terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal waktu dan lokasi.

Di Indonesia, upaya pencegahan dan penanggulangan Radikalisme dan Terorisme telah dimulai sejak masa awal reformasi, bahkan jauh sebelumnya. Berbagai peristiwa yang tergolong “terror” baik dimasa orde lama maupun orde baru, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan serangkaian tindakan, demi menangulangi berbagai aksi terror dimaksud.

Walaupun harus diakui, bahwa instrument yuridis pada masa sebelum reformasi, masih belum belum mengakomodasi berbagai bentuk dan tindakan terorisme yang pada masa sekarang ini, semakin kompleks. Sejarah kemudian memberi  pelajaran melalui peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002, yang menelan tidak kurang 202 korban jiwa dan 209 korban luka-luka, dan merupakan peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Sebagai respon terhadap berbagai peristiwa terorisme di tanah air, maka politik hukum pidana melahirkan sejumlah regulasi dibidang terorisme, yang dimulai dengan diundangkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Sejak lahirnya berbagai regulasi, kemudian didukung oleh pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dirasakan makin kuat. Melalui dasar hukum Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012, maka dari tahun-ke-tahun peran positif penanganan teroris oleh Densus 88 secara luar biasa dapat berubah.

Namun sejak awal tahun 2016, desakan untuk melakukan revisi terhadap UU Terorisme kembali mengemuka. Hal ini terutama setelah peristiwa Bom Thamrin pada Januari 2016, serta serangkaian peritiwa terorisme lainnya.

Terkini adalah peristiwa terorisme yang terjadi pada bulan mei 2018, yang dimulai dari Kerusuhan Narapidana Terorisme di Rutan Mako Brimob yang menelan korban jiwa 5 anggota polisi dan 1 narapidana terorisme pada 8-9 mei, kemudian serangan bom di tiga Gereja Surabaya pada minggu 13 mei pukul 07:30 (pagi), ledakan di rumah susun Wonocolo Soduarjo di pada malam hari yang sama, dan yang terakhir adalah serangan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya.

Rangkaian peristiwa ini menunjukan bahwa strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di tanah air, masih belum efektiv untuk memberantas berbagai aksi-aksi terror. Di antara berbagai kelemahan, aspek yuridis dianggap sebagai persoalan yang paling utama untuk dibenahi, karena Perundang-Undangan di bidang Terorisme pada kenyataannya belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana ini, sehingga lahirlah tuntutan agar DPR dan Pemerintah segera merampungkan revisi UU Terorisme.

Bersambung

Bagikan Ini :