telusur.co.id – Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I) mengungkapkan, belakang ini banyak kampanye serta isu mengenai plastik yang beredar di masyarakat. Plastik dianggap penyebab utama kerusakan lingkungan.

“Jika kita menelisik lebih dalam lagi plastik sebenarnya tidak salah, tapi pola produksi atau produsen yang tidak memperhatikan produk yang ramah lingkungan,” kata Adrie Charviandi dari KPPL-I kepada telusur.co.id, di Bekasi, Minggu (3/6/18).

Menurutnya, tidak bijaknya masyarakat dalam penggunaan plastik, tidak bijaknya masyarakat ketika membuang sampah plastik sampai kepada sistem manajemen persampahan belum juga memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam pengurangan, penanganan dan pelayanannya.

“Rancangan peraturan pemerintah tentang cukai kantong plastik sudah baik untuk pengurangan sampah dan pengendalian pencemaran yang akan dan telah diakibatkan oleh plastik, tapi isi dari rancangan tersebut masih kurang baik karena beberapa point perlu diubah sehingga tidak menjadi polemik atau dampak buruk bagi masyarakat, industri, pelaku usaha maupun pemerintah itu sendiri dikemudian hari,” bebernya.

KPPL-I terdiri dari Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Biotani, Kaukus LHK Jakarta, Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Kawali, Walhi Jakarta, Gerakan untuk Lingkungan (Gunting), LMP bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini menilai, dalam isi rancangan peraturan pemerintah tidak ada satupun point yang membahas tentang adanya SNI 7188.7-2016 tentang kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai.

Padahal, isi dari SNI tersebut bertujuan untuk menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi sebagai produk yang ramah lingkungan, juga diharapkan dapat mengurangi dampak pemakaiannya terhadap lingkungan dengan memperhatikan aspek setelah habis masa pakainya.

“Tetapi faktanya belum semua elemen masyarakat mendapat sosialisasi tentang keberadaan SNI tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan bijak memilih yang baik untuk digunakan, dan bijak membuang sampah plastik. Banyaknya hewan mati karena sampah plastik atau tercemarnya ekosistem laut diakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah di darat (tertib di darat bersih di laut),” ujar Adrie.

Adrie mengungkapkan, pada pertemuan antara tim KPPL-I dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP) di gedung KSP, pihaknya meminta serta mendorong pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (dari semua perspektif – lingkungan, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya).

Sebab, kata dia, dalam rancangan peraturan pemerintah ini seringkali kebijakan yang bertujuan baik, jika tidak memperhitungkan dapat menyebabkan ekses negatif yang buruk, terlebih lagi efek seperti bumerang terhadap pengambil.

“Dalam rancangan peraturan pemerintah terkesan Kementerian Keuangan memiliki tafsir sendiri tentang apa itu ramah lingkungan. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan antara subjektivitas dan objektivitas perlu diterapkan sehingga menjadi win-win solution untuk semua pihak yang terkait baik masyarakat, pemerintah maupun kalangan pengusaha industri demi keberlangsungan lingkungan hidup yang berkeadilan, lestari, dan berkelanjutan,” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :