foto net

telusur.co.id – Kendati pemilihan kepala daerah baru akan dimulai setelah lebaran, angka golput dalam Pilkada Jawa Barat diprediksi cukup tinggi. Pasalnya, banyak pemilih yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa menggunakan hak politiknya seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ketua KPUD Sukabumi membeberkan jika di wilayahnya ada sekitar 100 ribu lebih TKI yang terdaftar tetapi tidak bisa menggunakan hak suaranya karenaa masih berada di luar negeri.

“Ada 100 ribu lebih TKI yang tercantum di DPT, kemungkinan besar mereka tidak pulang saat pemungutan suara di Pilgub Jabar pada 27 Juni,” kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi di Sukabumi, Minggu.

Keputusan untuk memasukan para TKI, dikatakan Dede, karena sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab walaupun mereka bekerja di luar negeri tetapi tetap merupakan warga Kabupaten Sukabumi yang mempunyai hak untuk memilih calon gubernurnya.

Namun dirinya pesimistis pada Rabu 27 Juni para pahlawan devisa itu akan pulang ke Tanah Air untuk menyalurkan suaranya di Pilgub Jabar 2018. Apalagi yang kontraknya masih baru dan yang masih lama terikrat kontrak.

Namun demikian, KPU tetap berkoordinasi dengan serikat buruh migran yang ada di negara tempat TKI Kabupaten Sukabumi bekerja untuk mengetahui apakah bisa pulang atau tidak di saat pencoblosan surat suara nanti.

“Kemungkinan besar para TKI tersebut tidak akan pulang dan masuk ke dalam golongan putih, karena keberadaan mereka yang jauh di luar negeri dan harus dimaklumi karena terikat kontrak,” katanya.

Dede mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pendataan terhadap jumlah TKI.

Bahkan, pendataan yang dilakukan pun sesuai dengan nama dan alamat pahlawan devisa tersebut antisipasi adanya TKI yang sudah pulang sekaligus melakukan sosialisasi terkait pilkada ini.

Di sisi lain, pada Pilgub Jabar ini KPU Kabupaten Sukabumi menargetkan angka partisipasi masyarakat mencapai 75 persen walaupun pada Pemilihan Bupati 2015 lalu angka partisipasinya hanya 58,9 persen. (ant)

Bagikan Ini :