Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly/Net

telusur.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly meminta Komisi Pemilihan Umum tak menabrak UU dalam membuat peraturan.

Hal tersebut disampaikannya terkait sikap KPU yang ngotot melarang bekas narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2019.

“Alasannya itu bertentangan dengan UU. Bahkan tidak sejalan dengan keputusan MK,” kata Yasonna di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (4/6/18).

Saat ini, kata Yasonna, Indonesia tengah membangun sistem ketatanegaraan yang baik. Meskipun niat KPU tersebut sangat mulia, namun tidak berarti menggunakan cara yang salah.

“Tujuannya baik kita sepakat tentang itu, tapi cari lah jalan lain dengan tidak menabrak UU. Karena itu bukan kewenangan PKPU,” kata dia.

Untuk, menghilangkan hak warga negara memilih dan dipilih hanya bisa diatur melalui UU bukan PKPU. “Yang dapat melakukan itu adalah UU, keputusan hakim, itu saja,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :