Menkumham Yasonna Laoly/Net

telusur.co.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly memastikan tidak akan menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika bertentangan dengan UU.

Apalagi, terkait paksaan KPU agar bekas narapidana koruptor dilarang menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

“Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU,” kata Yasonna kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/18).

Dia mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil Dirjen Perundangan-udangan Kemenkumham, dan KPU membahas rencana polemik bekas koruptor tersebut.

Tidak menutup kemungkinan rencana yang akan dimasukkan dalam PKPU itu batal dilakukan, karena bertentangan dengan UU.

“Bahkan pernah ada menteri, salah seorang menteri membuat peraturan menteri kita panggil. Kita beritahu ini nggak bisa gitu,” kata dia.

Intinya, kata Yassona, dalam membuat aturan, KPU tidak boleh menabrak aturan diatasnya. Apalagi, terkait menghilangkan hak politik seseorang cuma bisa dilakukan oleh putusan pengadilan.

“Yang bisa menghilangkan hak adalah UU, keputusan pengadilan. Kalau orang itu keputusan pengadilan dia maka orang itu dicabut oleh keputusan pengadilan,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :