Anggota DPR RI, Dede Yusuf/Net

telusur.co.id – Guna menyelesaikan permalasahan yang dihadapi oleh tenaga honorer kategori dua (K2). Apalagi gaji yang mereka terima, khusunya di honorer kesehatan sangat minim, maka DPR dan pemerintah melakukan rapat gabungan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/18).

“Jika pemerintah belum menetapkan tenaga kerja kesehatan honorer menjadi ASN. Maka DPR mendorong agar Kemekes mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengangkat upah tenaga kerja kesehatan honorer,” kata Dede.

Bekas Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat. Sebab, banyak tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat masih mendapatkan penghasilan di bawah UMR.

“Surat edaran tersebut untuk tidak menerima lagi tenaga kerja dengan mendapatkan penghasilan di bawah UMR, sesuai UU 13 tahun 2003,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Pihaknya juga mengkritisi maraknya tenaga kerja kesehatan berusia muda dikirim ke daerah-daerah. Seharusnya pemerintah mengirim yang berpengalaman ke daerah agar menjadi mentor.

“Ada bidan atau dokter makin banyak jam terbangnya, Kenapa tidak yang sudah berpengalaman? Tentu ini sesuatu yang harus mendapat perhatian,” kata Dede. [ipk]

Bagikan Ini :