IPB/Net

telusur.co.id – Institut Pertanian Bogor telah meminta klarifikasi BNPT terkait data yang menyebutkan tujuh kampus terpapar radikalisme.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Rektor IPB, Arif Satria kepada media di Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/6/18).

“Kami dengan BNPT masih terus klarifikasi, kami berharap BNPT bisa memanggil para pimpinan perguruan tinggi untuk bisa memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih utuh, sehingga kita bisa mencermati,” kata Arif.

Arif menyebutkan, sebagai perguruan tinggi, IPB harus bisa terbuka terhadap masukan dan kritik. Karena, kata dia, terkadang tidak semua yang diketahui IPB secara 100 persen ada temuan BNPT tersebut.

Menurutnya, masyarakat secara nasional ingin mengetahui rasional dan objektif mendengarkan klarifikasi dari BNPT terkait bagaimana tujuh nama tersebut bisa muncul.

“Supaya bisa fair, supaya lebih enak, kalau itu berdasarkan hasil kajian, apa kriterianya? Metodenya bagaimana? Pengambilan data seperti apa?”

Dengan adanya pernyataan BNPT, IPB merasa dalam posisi yang dirugikan. Karena stigmatisasi radikalisme di kampus ini bisa berdampak pada kekhawatiran orang tua, dan calon-calon mahasiswa, yang semestinya di era seperti saat ini harus memberikan informasi yang kondusif.

“Jangan sampai nanti semua orang ke masjid takut, mau mengaji takut, pakai kerudung takut itu dianggap radikal, ini sesutau yang tidak kondusif, bakankah hak beragama masyarakat perlu diperluas,” kata dia.

IPB, kata dia, dibangun untuk membangun bangsa, bukan untuk membangun yang lain. Membangun bangsa dengan profesi yang kuat diikuti dengan akhlak yang baik dengan manajemen yang baik lagi.

Sampai saat ini, pihaknya belum mendapat klarifikasi dari BNPT. Tetapi secara lisan permintaan untuk klarifikasi telah disampaikan Senin malam pada momen wawancara di televisi.

Dalam kesempatan itu, Arif menyampaikan secara lisan ke perwakilan BNPT yang hadir, bahwa IPB siap untuk bekerja sama, dan koorporatif serta terbuka dengan pihak-pihak otoritas.

“BNPT otoritas negara, IPB harus mendukung bahwa peran negara melindungi warganya,” katanya. [ipk]

Bagikan Ini :