Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BPS Suhariyanto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menggelar rapat pembahasan asumsi makro 2019.

Disela-sela rapat, pimpinan Komisi XI, Soepriyatno mengingatkan pemerintah mengenai penggunaan anggaran THR dan Gaji 13 PNS.

Sebab, politikus Partai Gerindra ini mengaku khawatir jika mekanisme pembayaran THR dan gaji ke 13 PNS akan berakibat banyaknya kepala daerah terkena masalah di KPK. Apalagi, telah banyaknya para pakar tata negara yang mengatakan demikian.

“Saya hanya mengingatkan, mengenai THR dan gaji ke-13. Sudah banyak pakar yang mengatakan ini berpotensi banyaknya kepala daerah yang akan terkena pidana dalam menggunakan anggarannya,” kata dia di ruang rapat kerja Komisi XI DPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/18).

“Ini harus dicermati oleh pemerintah. Kalau Pemerintah merasa mekanisme ini sudah benar silakan.”

Diketahui, dalam surat bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada Bupati dan wali kota di seluruh Indonesia mengenai pemberian THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.

Poin keenam dari surat edaran yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo itu menyebutkan bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu poin ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.

Hanya saja, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri yang melimpahkan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 kepada APBD tidak memiliki kekuatan hukum.

Karena, pemerintah terutama pemerintah daerah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke 13 itu. Terlebih, pembayaran THR dan gaji 13 juga tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD. [ipk]

Bagikan Ini :