Mardani Ali Sera/Net

telusur.co.id – Pemerintah Daerah diminta untuk mempelajari dahulu ‘permintaan’ Kementerian Dalam Negeri, sebelum menggunakan APBD untuk membayar THR, gaji ke-13, dan TKD ASN.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera kepada telusur.co.id, Selasa (5/6/18).

“Surat Kemendagri mesti dipelajari daerah dengan seksama. Karena dapat berpotensi penggunaan anggaran di luar aturan,” ujar Mardani.

Menurut Ketua DPP PKS ini, pembayaran THR itu harusnya menjadi tanggung jawab pusat. Sebab, tidak semua daerah telah menyiapkan anggaran untuk THR dan tunjangan lainnya. “Tanggung jawab THR dan gaji ke 13 mestinya dipikul pemerintah pusat,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran bernomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan gaji ke 13. [ipk]

Bagikan Ini :