Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengeluarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke -13 dinilai bagian dari pencitraan.

“Tanggung jawab THR dan Gaji ke-13 mestinya dipikul pemerintah pusat Kemungkinan ini bagian dari pencitraan, hanya sebagian ASN pusat yang di cover,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada telusur.co.id, Selasa (5/6/18).

Harusnya, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan, dilakukan analisa terlebih dulu.

“Kejadian ini menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah mengeksekusi keputusannya, karena banyak unsur pencitraan disaat kondisi keuangan negara sedang difisit. Jangan paksa daerah lah,” tukasnya.

Sementara itu, Pakar Ilmu Pemerintahan Ryaas Rasyid menilai surat edaran THR dan gaji ke 13 yang diterbitkan Kemendagri tertanggal 30 Mei 2018 tersebut bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Karena, akan banyak banyak kepala daerah bisa masuk penjara terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ryaas yang juga dikenal sebagai pakar Otonomi Daerah itu menyebutkan, bahwa yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada klausul anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji ke-13.[far]

Bagikan Ini :