Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa/Net

telusur.co.id – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyarankan sebelum Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan THR dan gaji ke-13 melalui APBD, hendaknya meminta masukan dari pakar politik, Ryas Rasyid.

“Prof Ryas Rasyid bilang kalau itu Pemda menggunakan itu bermasalah, Dimana, Ryas menyebut surat edaran Mendagri bakal menggiring kepala daerah ke KPK” kata Desmond di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6/18)

Disisi lain, kata Desmond, jika Pemda tidak patuh pada surat edaran Mendagri, dengan alasan tidak mempunyai kecukupan anggaran, maka kebijakan pemerintah pusat jadi tercemar.

“Kalau Pemda mendegar apa yang dikatakan Prof Rasyid berarti Pemerintah yang suratnya tidak jalan, berarti Pemerintah jadi busuk kan,” sambungnya.

Meski demikian, Wakil Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai, semuanya adalah hak pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti apapun. Dan, sudah seharusnya kebijakan tersebut diikuti oleh Pemda.

“Iya itu keputusan pemerintah. Dan itu harus diikuti kebawah nya,” tukas dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke-13.[far]

Bagikan Ini :