Mendagri RI, Tjahjo Kumolo/Net

telusur.co.id – Surat Edaran Kemendagri Nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke 13, merupakan sebuah jebakan betmen kepada pemerintah daerah se-Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto dalam keterangan kepada redaksi, Selasa (5/6/18).

“Alaska menilai surat perintah  Kemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13  bisa di anggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang,” kata dia.

Alaska yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Lembaga Center Budget Analysist) menilai, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang  sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS.

“Artinya, ketika kepala daerah mengikuti surat perintah menteri dalam negeri tersebut, maka kepala daerah menjadi targeti makanan empuk aparat hukum seperti  KPK.”

Oleh karena itu, sebelum nasi menjadi bubur, Alaska meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK.

Pihaknya juga meminta Kementerian Keuangan untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat.

Karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidak-adilan bagi ASN d tingkat daerah. Dimana menteri keuangaan, kalau THR dan Gaji 13, Anggaran disediakan oleh pemerintah pusat, sedangkan THR maupun Gaji ke 13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD. [ipk]

Bagikan Ini :