telusur.co.id – Menko Maritim, Luhut Pandjaitan mengungkapkan pembangunan Bandara Kertajati, Jawa Barat menggunakan model pendanaan baru, yakni tidak dibayar sepenuhnya oleh APBN.

Bandara Kertajati ini model pendanaan yang baru, yang akan dicontoh di tempat lain, di mana kepemilikan ini dengan yakni kerja sama yang baru yaitu APBN, PEMDA, BUMD, juga RDPT. “Jadi ini tidak sepenuhnya dibayarkan dengan APBN, seperti pendanaan yang dilakukan pada proyek LRT,” ujar Luhut ketika mendampingi Jokowi di Jawa Barat.

Dengan demikian, lanjut Menko Luhut, Indonesia memasuki satu era yang belum pernah terjadi bahwa satu proyek bukan hanya dari sepenuhnya dari APBN.

“Presiden meminta kami dengan Menhub untuk mengerjakan model-model macam ini. Jadi LRT Jakarta model satu sudah jalan, ini sudah jalan dan akan bertebar lagi ke mana-mana mana, sehingga dengan demikian, proyek infrastruktur tidak mesti harus didanai APBN,” ujarnya.

Kendati begitu, Luhut memastikan jika Pemerintah tetap menjadi pemilik Bandara yang dibangun meskipun menggunakan banyak pihak.

“APBN harus mampu mendanai dekat 20-25%, tapi jangan salah ngerti, kita tidak pernah menjual kepemilikan kita, kita kerja sama satu periode saja satu atau waktu yang ditentukan setelah itu kembali kepada pemerintah. Dengan demikian, dana itu bisa dibikin untuk membangun proyek lain,” jelasnya.

Menko Luhut juga mengungkapkan bahwa Bandara Kertajati ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan itu di atas 8 persen.

“Wilayah ini kaya sekali, hanya belum teintegrasi, nah sekarang kita bikin _integrated_ sehingga _cost_ akan turun di sini, industri pariwisata bisa dihidupkan, orang datang akan ke mana lihat di Cirebon ada udang dan rotan di sana, ada Patimban begitu bagus dan seterusnya,” ujarnya.

Menko Luhut meminta agar wilayah ini dipelihara. “Pak Bupati juga sudah bantu menyelesaikan ini dan saya hanya minta satu, Pak Kapolda dan Kapolres itu betul-betul kerja sama terpadu untuk menyelesaikan ini. Tidak boleh ada kepentingan pribadi dimasukkan untuk menghambat proyek pemerintah. Kita keras mengenai itu. Jadi kita mau semua dilakukan dengan integrasi,” tambahnya. Pemerintah akan tetap teguh pada aturan main, pada undang-undang yang berlaku. (ham)

Bagikan Ini :