Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan/Net

telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak perlu khawatir berlebihan jika pasal tindak pidana korupsi masuk dalam pembahasan Revisi KUHP.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan mengatakan, lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Tanah Air tercinta bukan hanya KPK. Namun ada Institusi lainnya.

“Loh, kan yang menangani korupsi bukan hanya KPK. Kejaksaan, Kepolisian, kan menangani korupsi. Itu yang kita juga harus paham,” kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/18).

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, dibuatnya RKUHP, agar institusi lainnya mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sama dalam menindak koruptor.

“Kenapa ada di KUHP karena Kepolisian dan Kejaksaan nanganin korupsi juga. Makanya di polisi ada Dirkrimsus. Kejaksaan ada Jampidsus. Kan dia masih menangani korupsi. Kan korupsi bukan dominasi KPK,” kata dia.

Oleh sebab, dirinya meminta lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs itu tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menanangni kasus korupsi. “Kecuali kepolisian dan kejaksaan tak menangani korupsi, itu bisa tidak boleh ada di KUHP. Tapi kalau Kejaksaan dan Kepolisian bisa menangani korupsi itu harus ada.”

Sebelumnya KPK menolak jika pasal tipikor menjadi pidana pokok dan masuk kembali dalam revisi KUHP. Karena penanganan korupsi lebih mendalam sudah diatur dalam UU KPK yang bersifat lex specialis, yang mengesampingkan aturan hukum umum. [ipk]

Bagikan Ini :