Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo/Net

telusur.co.id – Surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pemberian THR dan Gaji ke-13 yang ditujukan kepada para kepala daerah, kini menjadi polemik.

Terkait itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan jika surat edaran itu justru untuk memperjelas aturan teknis penganggaran THR dan Gaji ke-13.

Selain itu, dikelaurkannya surat tersebut, kata Tjahjo, untuk menjawab permintaan daerah kepada Kemendagri yang disampaikan saat Rapat Kerja Keuangan Daerah, pada 24 Mei 2018 lalu.

Dimana, Pemda banyak yang salah menafsirkan implementasi PP Nomor 18/2018 dan PP Nomor 19/2018 tentang THR dan Gaji ke-13 bagi TNI-Polri, PNS dan pensiunan, yang membuat besaran THR dan gaji ke-13 lebih dari yang seharusnya.

“Agar tidak bermasalah di kemudian hari, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah merasa perlu memberikan petunjuk bagaimana mengimplementasikan kedua PP tersebut,” kata Tjahjo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (5/6/18) kemarin.

Setelah itu, pengakuan Tjahjo, Kemendagri langsung melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hasilnya, disepakati agar adanya surat edaran Mendagri untuk kepada daerah.

Tjahjo menjelaskan, THR dan Gaji ke-13 merupkan jenis belanja pegawai yang dalam peraturan perundang-undangan masuk kategori ‘belanja mengikat’ yang harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup tanpa harus menunggu perubahan APBD. Karena ini termasuk belanja yang sifatnya mendesak.

Dan ini, sejalan dengan Pasal 28 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai implikasi karena itu termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka dalam peraturan perundang-undangan dimungkinkan melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan peraturan daerah tentang APBD.

“Bagi yang paham norma pengelolaan keuangan daerah, kami yakin tidak akan membuat pernyataan seperti pemberitaan yang sekarang ramai dibincangkan,” kata dia.

Terkait adanya desakan untuk mencabut surat edaran tersebut, Tjahjo menyatakan tidak mungkin dicabut karena sudah ada beberapa daerah yang siap menganggarkan. Dia mencontohkan, salah satunya yakni Lampung. “Daerah banyak yang siap yang sudah menganggarkan, kok disuruh cabut?” kata Tjahjo.

Sementara itu, terkait kritikan yang disampaikan oleh Pakar Ilmu Pemerintahan Ryaas Rasyid, Tjahjo mengaku menghormatinya.

Dikatakan Mendagri, tentu kritikan yang datang adalah masukan berharga bagi Kemendagri. Tapi ia juga perlu menjelaskan duduk perkaranya. [ipk]

Bagikan Ini :