Foto: net

telusur.co.id – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Hal tersebut disampaikannya terkait keinginan penyelenggara pemilu memasukan pasal mantan narapidana korupsi dilarang nyaleg kedalam Peraturan KPU (PKPU).

“Orang tidak boleh melampaui kewenangannya. Apa yang ada di UU itu saja laksanakan,” kata Trimed, sapaan karibnya, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/6/18).

Anggota Komisi III DPR ini menekankan KPU dalam membuat peraturan tidak sekedar mengejar popularitas dengan mengesampingkan faktor hukum sebagai patokan utama.

Apalagi, jika dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hak dipilih dan memilih, menurut Trimed PKPU sama sekali tidak bisa menyentuh hal ini itu kecuali pengadilan.

“Jangan sampai KPU ini hanya mencari popularitas. Karena ini kan seksi. Jangan karena kegenitan itu tanpa melihat intinya. Kalau kita bicata daei perspektif dari HAM enggak bisa dong. Ini hak asasi juga nggak bisa KPU,” tuntasnya.[far]

Bagikan Ini :