telusur.co.id – Pakar Ilmu Pemerintahan Ryaas Rasyid mengatakan, pernyataan yang dibuat dirinya soal kepala daerah bisa jadi pasien KPK kalau nekad melaksanakan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang anjurkan daerah mengambil dana tak terduga dalam APBD, apalagi tanpa melalui prosedur perubahan anggaran ke DPRD, adalah sekedar warning.

Hal itu disampaikan Ryaas Rasyid dalam keterangan tertulis, Rabu (6/6/18).

“Pendapat itu sebagai warning, sebagai reaksi spontan atas surat Mendagri yang sangat tidak peka terhadap situasi keuangan daerah dan kenyataan semakin gencarnya gebrakan KPK ke daerah akhir-akhir ini,” kata Ryaas.

Pada intinya, lanjut Ryaas, kebijakan mendadak yang meminta Pemda memasukkan ke APBD pada ‘injury time’ menunjukkan sama sekali tidak ada analisis kebijakan dibalik kebijakan tersebut.

“Harusnya kan kalau emang dari awal pusat sudah antisipasi nggak bisa menyiapkan THR untuk PNS di daerah, bisa konsultasi terlebih dahulu dengan Pemda, untuk kemungkinan memasukkan beban itu ke RAPBD,” kata Ryaas.

Dari situlah, akan ketahuan Pemda mana saja yang tidak sanggup, lalu dicari solusinya seperti apa. “Bisa saja Pemda sosialisasi ke PNS mengapa tahun ini nggak bisa bayar THR. Itu kan bukan hak PNS, hanya kebiasaan,” kata dia.

Dirinya mengingatkan, kalau situasi keuangan tidak memungkinkan, seharusnya pemerintah pusat tidak perlu secara tergopoh-gopoh umumkan akan ada THR jika ‘ekornya’ untuk PNS di daerah ditanggung APBD.

“Untuk bisa seperti itu kan harus dirancang sejak menyusun RAPBD?” kata Ryaas.

Terkait penjelasan Menteri Keuangan pagi tadi, yang disiarkan di Televisi swasta nasional, yang seolah-olah alokasi untuk THR dan gaji ke 13 tahun ini sudah dimasukkan ke dalam DAU bantuan pusat, hal itu justru menambah kebingungan publik.

Kalau itu benar, kata Ryaas, kenapa Mendagri menerbitkan surat edaran tentang penggunaan dana tak terduga dan pergeseran mata anggaran untuk keperluan THR.

“Ini antara Mendagri dan Menkeu kok nggak nyambung? Aneh, pemberian THR bukan suatu kejadian mendadak dan tak terduga. Harusnya bisa masuk dalam perencanaan anggaran,” kata Ryaas.

“Idul Fitri itu bukan bencana alam yang bersifat dadakan dan direspons seolah keadaan darurat.”

Dengan adanya peristiwa tersebut, dirinya berpendapat Pemerintan Pusat sangat tidak cakap dan tidak cermat mengelola hal yang sangat sederhana.

“Kok 73 tahun merdeka masih amatiran manajemen pemerintahan kita?” kata Ryaas.

Ini, lanjutnya, hanya salah satu bukti dari banyak fakta yang secara telanjang mempertontonkan inkompetensi para elit pusat dalam mengelola pamerintahan.

“Semakin jauh kita dari harapan akan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaan sederhana bisa diajukan ke para pemimpin pemerintahan dan seluruh jajarannya adalah; kalau mengurus THR dan gaji ke 13 PNS saja amburadul, bagaimana Anda akan mampu urus rakyat?” tanya Ryaas.

Bagikan Ini :