Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu/Net

telusur.co.id – Pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah yang akan mengecek kepatutan alasan ketidakhadiran Ketua DPR Bambang Soesatyo atas panggilan sebagai saksi sangat tidak proporsional.

Demikian pendapat Anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/6/18).

“Juru bicara KPK sungguh tidak memahami tugas-tugas kelembagaan DPR, yang sedang dilaksanakan oleh Mas Bamsoet (Bambang Soesatyo) sebagai Ketua DPR,” kata Masinton.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, ketidakhadiran Bambang dalam pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dikarenakan harus memenuhi kegiatan kelembagaan DPR yang sudah terjadwal sejak jauh hari.

Seharusnya, kata dia, bisa dipahami oleh KPK dan tidak menjadikannya sebagai polemik opini seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK ke media massa dengan tudingan opini Ketua DPR tidak patuh hukum.

Dalam KUHAP jelas diatur mekanisme pemanggilan terhadap saksi dimana ada panggilan pertama, kedua dan ketiga hingga upaya pemanggilan paksa. Oleh sebab itu, dia meminta KPK berpedoman pada mekanisme KUHAP bukan bermain opini yang mendiskreditkan Ketua DPR.

Dia pun meminta pimpinan KPK menertibkan personel institusinya agar tidak liar, tertib hukum dan kondusif.

Terkait pemanggilan pemeriksaan Bamsoet sebagai saksi, menurutnya hal itu harus dilakukan oleh pimpinan KPK secara institusi, bukan melalui Jubir. “Bukan selevel juru bicara (memanggil Ketua DPR).” [ipk]

Bagikan Ini :