Istimewa

telusur.co.id – Sikap KPU yang menghentikan kasus iklan kampanye yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipertanyakan.

Adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang mempertanyakan itu. Sebab, inkonsistensi dalam penegakkan pelanggaran dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu.

“Kami meminta ada kepastian hukum tentang iklan kampanye PSI,” kata Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PB HMI, Abdul Azis dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (6/6/18).

Azis meminta para pemangku kepentingan penyelenggara pemilu seperti KPU, DKPP dan Bawaslu duduk bersama untuk menyamakan pemahaman tentang penghentian kasus PSI. Hal itu agar tidak ada lagi inkonsistensi dalam masalah pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Sebab, ketidakjelasan dapat membunuh rasa keadilan. Menurutnya kasus PSI harus jadi pelajaran bagi semua pihak. “Jangan sampai publik melihat, DKPP, Bawaslu dan KPU tidak kredibel mengurusi pemilu karena tidak sanggup menegakkan hukum dan rasa keadilan,” kata Azis.

Selain itu, lanjut Aziz, inkonsistensi KPU dalam memandang kampanye menyebabkan Bawaslu kesulitan menegakkan keadilan pemilu. Sehingga partai-partai yang lain bisa saja ikut melanggar Pasal 1 ayat 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama berkaitan dengan citra diri.

“KPU harus memberikan penegasan mengenai kampanye di luar jadwal yang dilakukan PSI untuk memastikan upaya penegakkan hukum pemilu,” kata dia.

Aziz juga mengimbau seluruh kader HMI se Indonesia untuk turut serta dalam mengawal Pilkada serentak di 171 daerah untuk membantu menciptakan pemilu yang bersih, adil dan transparan. Menurutnya, kader HMI punya potensi strategis dalam mengawal pemilu untuk sama-sama membuat demokrasi menjadi jauh lebih baik.

“Kami juga sedang menyiapkan program pemantauan pemilu.” [ipk]

Bagikan Ini :