Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang membebani kepala daerah untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13, jelas menjadi beban APBD.

Jika sebelumnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan di dalam APBD 2018 tidak ada perencanaan anggaran untuk membayar THR dan gaji 13. Hal serupa juga disampaikan Bupati Rembang, Abdul Hafidz.

Bupati Abdul Hafidz bahkan sudah memastikan bila seluruh jajaran ASN atau PNS di lingkup Pemkab Rembang tidak akan menerima THR Idul Fitri tahun ini.

Menurutnya, peraturan pemerintah mengenai THR yang telah diteken Presiden Joko Widodo berbenturan dengan aturan perencanaan anggaran.

Sebab, pencairan hanya dapat dilakukan terhadap anggaran yang sudah masuk dalam perencanaan.

“Aturan dalam perencanaan APBD itu tidak dikenal namanya pelaksanaan mendahului anggaran. Jadi harus ada perencanaannya dulu,” kata Abdul kepada wartawan, dalam kegiatan pemusnahan barang bukti ribuan botol miras, di Mapolres Rembang, Rabu (6/6/18).

“Meskipun sudah ada Perpres, dari Permendagri, atau edaran, tetapi dalam undang-undang perencanaan APBD itu, tidak dikenal yang namanya mendahului perencanaan.”

Jangankan Surabaya, apalagi Rembang, Ibu Kota DKI Jakarta saja harus ‘jungkir balik’ menyiapkan anggaran untuk THR PNS. Sebab sebelumnya THR untuk PNS tak dianggarkan dalam APBD.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6/18).

Jadi Target KPK

Sementara itu, dari kalangan pakar menilai keputusan pemerintah yang membebani uang THR dan gaji 13 pada APBD, bakal memunculkan masalah baru. Setidaknya, surat Mendagri itu bakal menjerumuskan kepala daerah sebagai pasien KPK.

“Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” kata Pakar Ilmu Pemerintahan, Ryaas Rasyid kepada telusur.co.id, Senin kemarin.

Pada intinya, lanjut Ryaas, kebijakan mendadak yang meminta Pemda memasukkan ke APBD pada ‘injury time’ menunjukkan sama sekali tidak ada analisis kebijakan dibalik kebijakan tersebut.

“Harusnya kan kalau emang dari awal pusat sudah antisipasi nggak bisa menyiapkan THR untuk PNS di daerah, bisa konsultasi terlebih dahulu dengan Pemda, untuk kemungkinan memasukkan beban itu ke RAPBD,” kata Ryaas.

Dari situlah, akan ketahuan Pemda mana saja yang tidak sanggup, lalu dicari solusinya seperti apa. “Bisa saja Pemda sosialisasi ke PNS mengapa tahun ini nggak bisa bayar THR. Itu kan bukan hak PNS, hanya kebiasaan,” kata dia.

Dirinya mengingatkan, kalau situasi keuangan tidak memungkinkan, seharusnya pemerintah pusat tidak perlu secara tergopoh-gopoh umumkan akan ada THR jika ‘ekornya’ untuk PNS di daerah ditanggung APBD.

“Untuk bisa seperti itu kan harus dirancang sejak menyusun RAPBD?” kata Ryaas.

Terkait penjelasan Menteri Keuangan pagi tadi, yang disiarkan di Televisi swasta nasional, yang seolah-olah alokasi untuk THR dan gaji ke 13 tahun ini sudah dimasukkan ke dalam DAU bantuan pusat, hal itu justru menambah kebingungan publik.

Dari kalangan LSM sendiri, seperti Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), menilai surat edaran bernomor 903/3387/SJ merupakan sebuah jebakan betmen kepada pemerintah daerah se-Indonesia.

Alaska berpendapat, surat perintah Kemendagri yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan gaji 13 bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang.

Oleh karena itu, sebelum nasi menjadi bubur, Alaska meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK.

Tolak Dicabut

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan jika surat edaran itu justru untuk memperjelas aturan teknis penganggaran THR dan Gaji ke-13. Selain itu, dikelaurkannya surat tersebut, untuk menjawab permintaan daerah kepada Kemendagri yang disampaikan saat Rapat Kerja Keuangan Daerah, pada 24 Mei 2018 lalu.

Dimana, Pemda banyak yang salah menafsirkan implementasi PP Nomor 18/2018 dan PP Nomor 19/2018 tentang THR dan Gaji ke-13 bagi TNI-Polri, PNS dan pensiunan, yang membuat besaran THR dan gaji ke-13 lebih dari yang seharusnya.

“Agar tidak bermasalah di kemudian hari, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah merasa perlu memberikan petunjuk bagaimana mengimplementasikan kedua PP tersebut,” kata Tjahjo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (5/6/18) kemarin.

Tjahjo menjelaskan, THR dan Gaji ke-13 merupkan jenis belanja pegawai yang dalam peraturan perundang-undangan masuk kategori ‘belanja mengikat’ yang harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup tanpa harus menunggu perubahan APBD. Karena ini termasuk belanja yang sifatnya mendesak.

Dan ini, sejalan dengan Pasal 28 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai implikasi karena itu termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka dalam peraturan perundang-undangan dimungkinkan melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan peraturan daerah tentang APBD.

“Bagi yang paham norma pengelolaan keuangan daerah, kami yakin tidak akan membuat pernyataan seperti pemberitaan yang sekarang ramai dibincangkan,” kata dia.

Terkait adanya desakan untuk mencabut surat edaran tersebut, Tjahjo menyatakan tidak mungkin dicabut karena sudah ada beberapa daerah yang siap menganggarkan. Dia mencontohkan, salah satunya yakni Lampung. “Daerah banyak yang siap yang sudah menganggarkan, kok disuruh cabut?” kata Tjahjo. [ipk]

Bagikan Ini :