Maiyasyak Johan/Foto:istimewa

Oleh : Maiyasyak Johan – Ada beberapa pertanyaan menarik dalam proses diambilnya tindakan hukum dalam bentuk: penyegelen terhadap 932 buah bangunan di pulau B dan C yang dilakukan oleh Anies cq. Pemda DKI, hari ini, 7 juni 2018, yaitu:

  1. “Apakah ada alasan hukum dari Ahok selaku Gubernur DKI
    sebelum Anies, hingga ia tidak mengambil tindakan
    hukum atas pembangunan yang dilakukan oleh
    pengembang di pulau B dan pulau C yakni mendirikan
    bangunan tanpa ada ijin dan telah melanggar
    ketentuan UU tentang Tata Ruang”.
  2. “Apa kualifikasi hukum perbuatan Ahok sebagai Kepala Daerah
    jika benar ia dengan sengaja “membiarkan” dilakukannya
    pelaksanaan pembangunan bangunan rumah, kantor dan
    lainnya di Pulau C dan B tanpa memiliki ijin dan tidak
    memenuhi ketentuan UU tentang Tata Ruang ?”.
  3. “Apa yang membuat dan menjadikan investor dan
    pengembang begitu berani melakukan investasi yang
    demikian besar tanpa mempertimbangkan legalitas yang
    cukup.? Apakah ada pihak yang memberikan jaminan?
    atau, apakah ada investor atau pengembang yang begitu
    gegabah mau menerima jaminan dari orang kuat atau
    mungkinkan si pengembang sendiri sebenarnya yang
    merasa sudah cukup kuat dan sudah dapat mengatur
    segalanya, sehingga ia tidak perduli dengan hukum. Atau
    bagaimana sebenarnya? Atau, “Mungkinkah ada
    konspirasi dari berbagai kekuatan yang ada sehingga para
    pengembang itu berani menggelontorkan uangnya dan
    mengenyampingkan perlunya ada jaminan hukum
    atas sebuah project yabg uangnya cukup besar itu.

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi relevan, sebab inilah satu-satunya investasi yang tidak ada kepastian atas segalanya terutama karena ditolak olehsebagian besar rakyat Jakarta dan Indonesia.

Karena itu, Sebenarnya ada banyak pertanyaan selain pertanyaan-pertanyaan di atas – termasuk pertanyaan kemungkinan adanya “political betrayal and corruption” yang berada diluar jangkauan analisis biasa dan belum pernah terbongkar – namun patut diduga.

Semua memang ada dalam wilayah “kemungkinan”, sebab secara teoritis hal itu dimungkinkan.

Tindakan Hukum Anies cq Pemda DKI pagi ini, kamis 7 Juni 2018 membuka tabir yang menutupinya daari pandangan kita selama ini – adalah langkah awal yang harus menjawab pertanyaan: “ada apa di pulau reklamasi?.

Langkah pertama telah dilakukan oleh Anies, kini mestinya membuka penyelidikan untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana, korupsi dan berbagai perbuatan melanggar hukum lain – yang terbuka untuk di-investigasi oleh aparat secara lintas sektoral guna dibuktikan dan diseret ke meja hijau.

Sayangnya Anies bukan Mahathir yang bisa menggerakkan dan menggelandang semua yang terlibat dalam perbuatan merugikan negara sebagaimana kasus 1MDB di Malaysia.

Tapi tak ada yang mustahil, bisa saja, rakyat dan para petinggi hukum ter-inspirasi, demi bangsa dan negara, bergerak membuka semua yang ada dibelakang tabir yang ada – melanjutkan apa yang telah dimulai Anies – demi kejayaan Jakarta dan Indonesia.

Dan kita butuh tangan yang tidak tersandera. Sebab mereka yang tidak tersandera yang bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai Anies. HANYA TANGAN TIDAK TERSANDERA: YANG BISA MEMBUAT HUKUM BEKERJA. (Red/Ist).

Semoga kita memilikinya.

Jakarta, 22 Ramadhan 1439
7 Juni 2018.

Penulis : Pimpinan Komisi III DPR RI 2009-2014

Bagikan Ini :