telusur.co.id – Sebelum libur Lebaran, Badan Anggaran DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan empat Menteri Koordinator kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

Keempatnya yakni, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkopolhukam Wiranto.

Rapat sendiri dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Muhammad Azis Syamsuddin, yang beragendakan pembahasan Rencana Anggaran Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019.

Sebagai pembuka, Azis mempersilakan kepada Menko PMK Puan Maharani dan Menkopolhukam untuk menyampaikan program kerja dan juga kebutuhan anggarannya.

“Sambil menunggu Menko, Perekonomian dan Menko Kemaritiman kita mulai saja dulu,” kata Aziz membuka rapat di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/18).

“Silakan ibu Menko Puan mulai saja dulu, habis itu ke Menkopolhukam, nanti kalau kedua Menko (Kemaritiman dan Perekonomian) belum datang kita lanjut ke diskusi saja dulu.”

Menteri Koordinator bidang PMK Puan Maharani, mengusulkan sekitar Rp 381,98 miliar untuk anggaran tahun 2019 ke Banggar DPR RI. Angka tersebut relatif tetap jika dibandingkan pagu anggaran di tahun buku 2018.

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program dari Kementeriannya di tahun 2019. Khususnya program-program strategis yang membutuhkan dukungan dari mulai manajemen hingga pendanaannya.

“Total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 381,98 miliar,” kata Puan di ruang rapat Banggar.

Secara rinci, Puan menyebut dana tersebut akan digunakan pada dua program prioritas. Kedua program yang dimaksud adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

“Program dukungan manajemen dan pelaksanan tugas teknisdukungan anggaran Rp 129 miliar. Program koordinasi pengembangan kebijakan Rp 252 miliar,” kata Puan.

Sedangkan untuk Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 281,47 miliar untuk tahun 2019. Anggaran tersebut sama dengan tahun ini.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk strategis dan prioritas.

“Untuk Menko Polhukam pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp281,47 miliar. Besarannya tidak jauh berbeda dengan yang dianggarkan tahun ini,” kata Wiranto di Ruang Banggar.

Salah satu program prioritas, mendorong peningkatan kualitas pemilu dan pasca-pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019.

Untuk Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Menko Darmin mengajukan anggaran sebesar Rp 482,68 miliar untuk tahun anggaran 2019. Angka lebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 414,168 miliar.

Tambahan tersebut untukmu Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainya Rp 15,174 miliar. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp 53,337 miliar.

Kemudian untuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, dalam rapat tersebut Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan anggaran sebesar Rp 300,291 miliar untuk tahun 2019.

Jumlah tersebut turun Rp 14,342 juta dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp 300,305 miliar.

Anggaran tersebut, kata Menko Luhut, akan digunakan untuk membiayai beberapa program dari Kementeriannya, yakni mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekertaris dan inspektorat.

Untuk program pertama Luhut menganggarkan Rp 177 miliar. Angka tersebut naik dibandingkan tahun ini yang hanya sebesar Rp 175 miliar.

Sedangkan sisanya Rp 123 miliar akan digunakan untuk koordinasi pengembangan kebijakan Kemaritiman pada empat Deputi. “Jadi kurang lebih demikian jumlah anggaran kami. Ada sedikit turun tapi cenderung sama lah,” kata Menko Luhut.

Saat ditawari untuk menambah anggaran, Luhut menolaknya. “Sudah cukup pak, susah pertanggung jawabannya (kalau ditambah),” kata Luhut diiringi tawa. [ipk]

Bagikan Ini :