telusur.co.id- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Ahmad Ramli mengatakan, dalam rangka memberikan peningkatan pelayan di sektor izin penyiaran, pihaknya telah menyederhakan peraturannya. Dimana, dari empat peraturan menteri menjadi satu, dan Kominfo menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).

“Agenda ini untuk melakukan reformasi birokrasi. Dalam rangaka mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan menciptakan iklim industri penyiaran yang kondusif,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Kamis (7/6/18).

Ahmad menjelaskan, upaya prima terkait perizinan ini juga didukung peraturan Menteri Kominfo terbaru yang mencakup pelaporan perubahan data perizinan, biaya izin, sistem stasiun jaringan, daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju dalam penyelenggaraan penyiaran.

Tujuannya, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, percepatan proses perizinan penyiaran. Termasuk adanya kejelasan proses, waktu dan sanksi untuk setiap tahapan proses perizinan.

Karenanya, Ahmad berharap agar seluruh pihak yang berkepentingan (pemilik media) memahami dan mendukung langkah tersebut.

Diharapkan, mereka juga berkomitmen mendukung penyiaran yang sehat, kompetitif, berdaya saing, dan bermartabat serta meningkatkan dan memperkuat tertib administrasi perizinan penyiaran. Hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[far]

Bagikan Ini :