telusur.co.id – Guna memenuhi gaji, tunjangan, dana operasional yang mahal dan tinggi buat BPIP, Mentari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung meminta tambahan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp 576.2 miliar.

Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (9/6/18).

Alaska terdiri dari Lembaga Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) dan lembaga Center Budget Analysist (CBA).

Menurutnya, penambahaan anggaran BPIP terbilang aneh. Sebab, BPIP ini sampai sekarang tidak jelas di mana kantornya.

“Jadi pada tahun 2019, anggaran untuk BPIP totalnya sebesar Rp 966.4 miliar. Sedap dan nikmat sekali, BPIP dalam mengerus keringat rakyat yang berasal dari pajak tersebut,” kata dia.

Tambahan anggaran sebesar Rp 576.2 miliar atau menjadi Rp 966.492 miliar. Alaska menilai penambahan anggaran untuk BPIP yang diusulkan oleh Pramono Anung tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat.

“Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi,” kata dia.

Selanjutnya, penambahan anggaran BPIP ini seperti penambahan alokasi subsidi buat lembaga BPIP, agar pemerintahan Jokowi bisa memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP. “Padahal subsidi bagi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu diamputasi.” [ipk]

Bagikan Ini :