Foto: Istimewa

oleh: Sayuti Asyathri

Menghadapi gejala krisis berkebangsaan yang terjadi akhir akhir ini, ada yang berpendapat bahwa hal itu terjadi karena negara dianggap gagal untuk memenuhi cita-cita kebahagiaan rakyat. Sementara perumus kebijakan berargumen bahwa secara prinsip, merujuk pada model yang dihasilkan oleh deklarasi kemerdekaan Amerika, negara hanya menjamin hak rakyat untuk meraih kebahagiaan, tetapi bukanlah hak untuk berbahagia itu sendiri.

Dengan dasar argumen tersebut maka protes dan keluhan rakyat atas kebijakan pemerintah kemudian secara sederhana dengan mudah berpotensi diarahkan sebagai keinginan rakyat agar negara memperluas jangkauan tanggung jawabnya meliputi tanggung jawab untuk membuat rakyat merasa bahagia. Padahal, akal sehat menurut argumen tersebut mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Sebenarnya masalah seperti ini bisa muncul, karena kita menganggap bahwa pengertian kebahagiaan itu sendiri sudah final. Sejatinya tidak. Meskipun di tingkat global mutu kebahagiaan kemudian digunakan sebagai tolok untuk menilai apa yang disebut sebagai GDH (Gross Domestic Happiness) selain dari Gross Domestic Product (PDB). Namun masalah terjadi karena kebahagiaan secara inheren miliki masalah dalam pemaknaan epistemologisnya.

Karena nilai-nilainya bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia bergantung pada sejumlah faktor lain yang jangkauannya berakar kedalam realitas keadilan, dan ke atas ia menjangkar pada relasi dengan eksistensi keabadian.

Sehingga istilah kebahagiaan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam GDH masih perlu mengalami kalibrasi epistemologis dalam konteks kultur dan dinamika geopolitik yang berbeda-beda.

Kebanyakan parameter kebahagian yang digunakan masih perlu diuji dengan padangan agama tentang hal itu. Terutama bila kebahagiaan diukur secara material dengan PDB atau dalam GDH maka agama melihatnya dalam pandangan yang lebih kompleks karena prinsipnya adalah : “Selain terdapat kebahagiaan dunia maka juga perlu kebahagiaan akhirat.”

Bahkan karena itu maka agama mendekonstruksi makna kebahagiaan dengan pendekatan ‘total compound’ kebahagiaan dunia akhirat tersebut. Dari situlah kemudian lahir dan berkembang filsafat yang memasukkan faktor eskatologis dalam memahami relasi keduanya. Ilmu pengetahuan berkembang karena itu, yakni karena ada faktor pembagi yang menghantarkan pada ketakberhinggaan sempurna.

Materialisme dan Marxisme lahir karena penolakan terhadap kerumitan variabel eskatologis tersebut. Bagi komunisme kerumitan tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk pemanfaatan oleh kapitalisme dan kemudian imperialisme. Sementara bagi kapitalisme kerumitan tersebut melemahkan proyeksi biaya produksi dan keuntungan karena terlibatnya variabel-variabel yang sulit diukur.

Namun kedua ideologi tersebut sama-sama menunggangi simbol keagamaan untuk dua hasil yang berbeda. Komunisme menggunakan substansi agama untuk promosi agenda keadilan semu sambil menolak keutuhan simbol dan makna dalam agama yang hasilnya adalah pelemahan relasi manusia dengan Tuhannya dalam sistem agama totalitas simbol dan makna.

Sementara kapitalisme menggunakan simbol agama untuk merusak substansi agama dalam ‘proyek politik menggunakan agama simbol tanpa makna’ yang memahat ketidakadilan dan menyemai hegemoni atas anak negeri.

Salah satu hasil dari dekonstruksi atas pemaknaan kebahagiaan itu adalah terjadilah apa yang disebut sebagai structural continuous realignment dalam soal kebahagiaan, selain dari dekonstruksi epistemologis untuk klaritas makna kebahagiaan itu sendiri.

Structural realignment tersebut membuat adanya sebuah pengembangan relasi struktural dalam sistem kebahagiaan dunia-akhirat. Di mana, kebahagiaan dunia disubordinasikan pada kebahagiaan akhirat.

Konstruksi superior-subordinatif ini kemudian menjadi pintu masuk dekonstruksi dan dialektika epistemologis yang tidak pernah selesai atas pemaknaan kebahagiaan dunia. Itu yang menjelaskan kemudian mengapa bagi sebagian pejalan ruhani, penderitaan di jalanNya adalah justru suatu bentuk kebahagiaan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat.

Bahkan dalam bentuk yang ekstrim, sebagian dari mereka menariknya ke bentuk relasi yang berbanding terbalik secara ekstrim, yakni semakin menderita di jalanNya di dunia maka akan semakin sempurna kebahagiaan di akhirat. Logika yang digunakan sederhana, yakni lemak-lemak kenikmatan duniawi yang bersifat biologis harus dileburkan melalui pembakaran. Penderitaan adalah pembakaran itu yang kemudian menghasilkan hasil sisa berupa cahaya dengan liputan biologis yang paling efisien untuk mencapai kebahagiaan diri. Inilah yang disebut sebagai jalan sufi.

Murthada Muthahari dan beberapa cendekiawan Irfan menolak pendekatan pembakaran diri model lilin yang terbakar untuk menggapai kebahagiaan. Karena konsep tersebut bersifat suicidal, egois dan merusak karunia kemanusiaan.

Penolakan itu didasarkan pada asumsi bahwa mestinya ‘proyek’ pembakaran lemak biologis yang dianggap menghambat manifestasi cahaya itu bukan untuk hanya kebahagiaan pribadi dari sang pejalan ruhani. Tetapi ia harus diabdikan sedari asal untuk tujuan kebahagiaan manusia sebagai satu totalitas kemanusiaan.

Pendekatan tersebut mengedepankan perjuangan yang berbasis prinsip yang dikemukakan Sayidina Ali yaitu : Bila dia bukan saudaramu dalam keimanan maka dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan.

Jadi kebahagian dalam konstruksi di atas adalah perjuangan untuk keadilan dalam rangka meraih kebahagiaan kompound dunia-akhirat. Karena di tempat itulah, dalam perwujudan keadilan itulah, kebahagiaan memperoleh totalitas eksistensinya.

Sementara negara bertanggung jawab untuk merealisasikan tujuan Pancasilais tersebut, Itulah hakekat peran negara, dan dalam rangka itulah negara terutama melalui pemerintah sebagai prime mover menciptakan sebuah tatanan yang adil dan bermartabat, meringankan beban rakyat akibat penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak berpihak pada mereka yang menderita karena pelemahan struktural. Disamping juga menciptakan sebuah tatanan yang kondusif untuk terbangunnya solidaritas sosial, bukannya mengadu domba di antara mereka. Dan di pusaran dari semua itu berkembang secara terukur sebuah proses terwujudnya keadilan sosial sebagai sendi yang memantulkan kepuasan dan kebahagiaan rakyat.

Bagikan Ini :