telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan polemik yang terjadi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disukai atau tidak telah meruntuhkan sebagian wibawa lembaga tersebut.

“Itu sebabnya pemerintah seharusnya meninjau kembali keberadaan dan kelembagaan BPIP jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengomentari polemik di masyarakat atas keberadaan lembaga BPIP, Sabtu.

Sebagaimana catatan yang pernah disampaikan Fadli atas Perpres No. 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pemerintah seharusnya peka terhadap kritik dan ketersinggungan masyarakat.

“Publik bertanya, bagaimana bisa hak keuangan ketua dan anggota dewan pengarah lebih besar dari ketua badan dan para deputinya? Siapa sebenarnya yang menjadi eksekutif dan figur sentral di lembaga tersebut? Itu model manajemen kelembagaan dari mana?”

Sayangnya, kata dia, persoalan tersebut tak ditanggapi secara memadai oleh pemerintah. Pembelaan dan klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan Pengarah BPIP juga terkesan defensif, bahkan malah menyerang para pengkritik

“Sehingga, suka atau tidak suka, kini sebagian wibawa BPIP pun ikut terkikis. Tidak akan efektif jika hendak diteruskan. Presiden perlu mengevaluasi kembali kelembagaan dan administrasi lembaga tersebut jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.”

“Kita perlu banyak belajar dari masa lalu. Jangan sampai cara pemerintah mengelola dan melembagakan wacana Pancasila malah merugikan proses pengakaran Pancasila itu sendiri. Bukan zamannya lagi pembudayaan Pancasila dilakukan secara top-down, menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk ‘di-Pancasila-kan’.”

Jikapun lembaga semacam BPIP perlu ada, maka fungsinya seharusnya bersifat internal saja, yaitu untuk membantu Presiden dalam menjaga dan mengevaluasi agenda pemerintah, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.

Dengan begitu BPIP tidak akan mengulang kembali kesalahan BP-7, yang ingin mem-Pancasila-kan masyarakat seolah pemerintah adalah pihak yang paling tahu, paling sahih, dan menjadi pemilik kebenaran tunggal atas tafsir Pancasila.

“Atau, jika Presiden benar-benar punya komitmen untuk pembudayaan dan pengakaran Pancasila dan tidak hendak mengkooptasi agenda tersebut, maka lembaga semacam BPIP perlu dibentuk oleh undang-undang, agar posisinya kuat dan tidak tergantung kepada rezim yang berkuasa. Itu artinya Presiden perlu melibatkan DPR dan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk membahas, merancang, dan mendefinisikan kembali lembaga semacam itu,” pungkasnya. (ham)

Bagikan Ini :