HAM/Net

telusur.co.id – Terpilihnya Republik Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB jangan hanya untuk menaikkan posisi tawar secara global. Namun menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghormati standar hukum internasional dan secara substantif memperbaiki situasi HAM.

Demikian pernyataan bersama 11 LSM dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (10/6/18).

Ke-11 LS itu yakni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), dan Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Kemudian Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Rumah Cemara, dan Lokataru Foundation Menurut LSM.

Ditinjau dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri, karena sebetulnya pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM.

Hal itu, kata LSM, harusnya menjadi rujukan sekaligus uji keyalakan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.

Keempat prioritas Indonesia itu disampaikan Menlu RI melalui konferensi video langsung usai pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 di Majelis Umum PBB di New York, yang diikuti Antara pada Jumat malam (8/6).

Menlu RI menyebutkan bahwa salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah melanjutkan kontribusi untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kemudian, prioritas ketiga Indonesia selama menjadi anggota DK PBB adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.

Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Atas hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah cerminan penghargaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak Indonesia.

Presiden dalam akun resmi facebooknya menuliskan, demokrasi dan toleransi di Indonesia akan menjadi aset untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK PBB.

“Peran Indonesia di tingkat global akan semakin meningkat dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mewakili Asia-Pasifik,” katanya.

Ia juga menyebut dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin, Indonesia didukung 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang hadir. “Dukungan ini melebihi dua pertiga dari anggota PBB,” katanya.

Ditegaskan Presiden, amanah masyarakat internasional kepada Indonesia harus menjadi perhatian untuk dijalankan sebaik mungkin.

“Amanah masyarakat internasional kepada Indonesia ini akan kita jalankan sebaik-baiknya untuk memberi kontribusi nyata bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan di kawasan dan global,” katanya.

Presiden sekaligus mengapresiasi dan menyampaikan selamat kepada para diplomat Indonesia yang telah mengantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. [ipk]

Bagikan Ini :