foto|net

telusur.co.id – Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah mengatakan libur lebaran lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya bisa memicu kebangkitan ekonomi kreatif di daerah.

Setidkaknya data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statitsik (BPS) memotret sebaran pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2016 dapat dijadikan rujukan, betapa kemampuan daerah dalam mengeksekusi peluang ekonomi kreatif tidak merata.

Bahkan, sejumlah daerah di Pulau Jawa pun tidak maksimal, untuk tidak menyebut gagal, meski rata pertumbuhan di atas 10%.

Data tersebut mengungkapkan lima provinsi di Pulau Jawa yang mengalami pertumuahan di atas 10% yakni Jawa Barat (33,56%), Jawa Timur (20,85%), Banten (15,66%), Jawa Tengah (14,02%), dan Jakarta (10,50%). Di luar lima provinsi tersebut pertumbuhannya menyedihkan yakni di bawah 10%.

Data tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melihat secara fair kondisi obyektif pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah di Indonesia. “Secara simplifikasi, lebaran yang memunculkan tradisi mudik, orang kota kembali ke kampung halaman, akan melahirkan gelombang transfer tindakan ekonomi secara massal,” ungkap Anang melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Di poin ini menjadi peluang yang tidak kecil bagi daerah untuk membangkitkan ekonomi daerah, khususnya di sektor ekonomi kreatif yang berbasis kreativitas dan inovasi itu. Sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang dapat dimaksimalkan di daerah dalam konteks libur lebaran ini yang paling berpeluang di antaranya sektor pariwisata dan sektor kuliner. “11 hari libur lebaran harus dijadikan berkah bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan di sektor ini,” katanya.

Lebih lanjut Anang mrngatakan, kreativitas kalangan usaha sektor kreatif harus difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Kewenangan atributif maupun delegatif pemda harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif di daerah.

Kebijakan pemda harus berorientasi penguatan sektor ekonomi kreatif. Sinkronisasi program kebijakan Pemda harus dilakukan dengan pihak swasta.

Meski harus diakui, masih mudah dijumpai benturan kebijakan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Kebijakan pemda sama sekali tidak melalui proses pengambilan keputusan yang berbasis partisipasi pelaku industri, di sisi lain, pelaku ekonomi kreatif tampak jalan sendiri.

Kejumudan sistem penataan ekonomi kreatif ini harus dicarikan jalan keluar dengan baik. Pemerintah daerah harus menjadikan pihak swasta termasuk kalangan investor sebagai mitra bestari yang dapat dijadikan tulang punggung dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah dengan sokongan regulasi yang kondusif termasuk penguatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), akses pendanaan termasuk pemasaran.

“Berbagai upaya tersebut harus diletakkan dalam penataan sistem yang berkelanjutan dalam menunjang ekonomi kreatif di daerah. Jika upaya tersebut dilakukan secara ajeg, momentum lebaran seperti tahun ini, para pelaku ekonomi kreatif dipastikan bakal memetik buahnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga merasakan kontribusi pajak dan retribusi atas geliatnya ekonomi kreatif di daerah,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :