Azmi Syahputra/Istimewa

telusur.co.id – Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesis (Alpha), Azmi Syahputra menyayangkan banyaknya kasus kepala daerah yang digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, menjelang pemilukada 27 Juni 2018 semakin meningkat OTT pejabat negara yang jumlahnya mencapai puluhan. “Ini pasti ada yang salah,” ujar Azmi, Senin.

Untuk itu, Azmi mendesak pemerintah maupun partai politik perlu melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pilkada langsung kenyataan berapa kali OTT dijadikan momentum agar menjadi yang terakhir faktanya selalu terjadi lagi.

Karena dengan timbulknya biaya besar dan anggaran politik yang mahal membuat calon kepala daerah lebih rentan untuk berbuat ceroboh dan curang dengan melakukan tindakan korupsi .

Biaya pilkada tersebut antar lain antar bayar perahu partai, biaya koalisi partai, bayar biaya kampanye, biaya sosialiasi dan biaya untuk relawan pendukung maupun hal hal. Teknis lainnya yang harus disiapkan oleh calon kepala daerah.

Namun apapun alasannya aroma pilkada rasa OTT ini merupakan wujud kerja KPK karenanya patut dan harus diapresiasi dan jempol buat KPK yang terus peka dan bergerak menumpas tindakan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara apalagi yang berasal dari kader partai .

Korupsi sangat berbahaya jika itu dilakukan oleh kader organ partai yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat. Karena lama kelamaan jika tidak diperbaiki oleh partai dalam menyeleksi kandidat kepala daerah akan berdampak kedepannya yaitu akan melumpuhkan dan merusak mesin partainya tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini pemerintah dan partai harus evaluasi sistem rekrut dan partai harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara.

Terkait faktor penyebab korupsi yang sering disebutkan adalah biaya kampanye politik juga ada permintaan kebutuhan atas nama guna merebut suara pemilih.

Selain tingginya biaya politik dan adanya permintaan kebutuhan atas nama pemilh, ada dua jenis kelompok masyarakat dalam membantu ott ini yaitu KPK menjadi lebih mudah terbantu akibat masyarakat cendrung lebih sensitif dan aktif memantau atau melaporkan atau dikategorikan kelompok masyarakat yang lurus dalam memberantas korupsi atau jenis kelompok yang melapor adalah kelompok yang tidak mendapat bagian dari “bancaan” proyek anggaran negara dalam hal pembagian.

Kedua jenis kelompok inilah yang menjadi bagian mitra KPK untuk mengungkap OTT yang dilakukan oleh kepala daerah menjelang pemilukada serentak tahun 2018. (ham)

Bagikan Ini :