Maiyasyak Johan/Foto:istimewa

telusur.co.id –Agaknya, warga DKI harus lebih hati-hati, untuk senang atau pun cemas atas langkah atau kebijakan Pemprop DKI cq Anies Sandi terutama dlm kaitannya dengan reklamasi.

Mengapa?

Karena penyegelan kemarin itu bukanlah langkah awal yang membawa harapan ditegakkannya hukum dan wibawa pemerintah, melainkan lebih merupakan pintu masuk untuk menurunkan suhu politik yang mungkin akan naik mengiringi lahirnya Pergub No. 58/2018.

Jika kita lihat isi Pergub tersebut, maka tak terlihat satu bagian pun yang menentukan akan adanya re-evaluasi total apalagi pembatalan atau sanksi yang lebih bermakna secara hukum. Namun lebih pada sebuah proses yang tak terhindarkan, terkesan bagaikan upaya kompromi sembari memikirkan bagamana solusi dengan rakyat dan nelayan. Hanya itu . Pergub itu juga menyerahkan kontrol dan pengawasan teknis kepada badan ad hock.

Dibentuknya Badan ad hock itu tida cukup membuktikan bahwa reklamasi akan di re-evaluasi ulang secara menyeluruh, melain lebih besar kemungkinannya menyusun teknis pengesahan atas semua hal yang bukan sekedar pelanggaran hukum administratif, melainkan menafikan keberadaan pemerintah.

Dengan kata lain Pergub itu, melalui badan ad hock itu nantinya tidak lain hanya menjadi pintu guna mengesahkan semua yang semula tidak sah. Itu jelas sekali terlihat dalam kalimat:… “untuk menata aspek teknis..dan seterusnya”.

Aspek teknis apa lagi yang mau dibahas oleh Tim Ad Hock – terutama untuk pulau yang telah berdiri 932 bangunan yang disegel kemarin? Kecuali Cuma penyesuaian, pengesahan dan pembayaran denda. Ditambah biaya lain-lain. Lalu menjadi sahlah pulau Reklamasi.

Bagaimana dengan para nelayan? kemudian dimana hak warga lainnya yang dulu bisa sembari duduk di bawah rindangnya pohon nyiur menyanyikan lagu :”bandar jakarta”. Hilang tak tersisa. Kini keindahan pantai utara hanya akan dinikmati secara terbatas oleh mereka yang berduit dan kekayaan alamnya rusak tidak lagi bisa menopang kehidupan nelayan.

Kita tak tahu siapa yang nanti akan menikmati itu – yang kita tahu pasti ada sejumlah anak bangsa indonesia yang telah digusur dan secara perlahan di atas berjalannya waktu akan direlokasi – entah kemana – atau mencoba melakukan perlawanan hukum yang melelahkan, sendirian, kalah di negri yang sudah merdeka ini. Kasihan, ……..

Jakarta bukan pulau “Run” yang di aneksasi dan kemudian bisa dipertukarkan oleh para penguasa koloni dan kemudian mengubahnya menjadi “manhattan”. Pantai utara Jakarta adalah bagian dari budaya dan peradaban indonesia. Disana ada warga bangsa yang hidup bersama-sama kita menunggu janji kemerdekaan dengan sabar.

Apakah kita akan diam saja melihat mereka dikalahkan dan dihilangkan secara paksa atau perlahan? Bukankah mereka saudara kita sebangsa? Bagaimana kita bisa Diam saja itu terjadi pada saudara sebangsa kita, padahal itu terjadi ketika kita sudah merdeka.?

Haruskah kemerdekaan ini masih mengambil korban saudara sebangsa Kita – bukankah pembangunan harusnya juga untuk mereka?

Jawablah wahai saudara-saudaraku sebangsa …….

Engkau boleh diam membisu, …….

Namun jawaban semua pertanyaan itu akan ditulis oleh sejarah, apakah dengan air mata dan darah atau dengan tinta mas, semua menjadi pilihan yang harusnya telah kita tentukan sejak dini, jika acuan kita bernegara adalah cita-cita kemerdekaan 1945. Bukan modal yang tak terlacak asal muasalnya.(Red).

Penulis : Pimpinan Komisi III DPR RI 2009-2014

Bagikan Ini :