Reklamasi/Net

telusur.co.id – Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 yang diteken Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kecaman. Sebab, pergub yang mengesahkan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta itu dinilai melanggar janji kampanye Anies untuk menghentikan reklamasi.

Adalah Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta , yang terdiri dari LBH Jakarta, Walhi, BEM FHUI, KNT, KIARA, KNTI, dan ICEL, yang mengecamnya.

“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Pergub Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam keterangan pers, Rabu (13/6/18).

Kekecewaan mereka karena menilai Pergub tersebut sebagai tanda berlanjutnya reklamasi. Bukan hanya itu, langkah Anies ke Pulau D Reklamasi pada 7 Juni 2018 lalu, dirasa aneh karena melakukan penyegelan tapi tidak melakukan pembongkaran bangunan di atasnya.

“Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pada Senin (4/6) pekan lalu,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Bagi mereka, Pergub itu sebagai ‘hadiah’ Hari Raya yang mengejutkan untuk masyarakat nelayan.

“Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini. Reklamasi berlanjut,” kata Koalisi. [ipk]

Bagikan Ini :