Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno/Net

telusur.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, emoh menanggapi tukuan pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta, sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018, yang telah diteken Gubernur DKI Jakarta.

Saat ditanya wartawan, Sandi menyerahkan penjelasan soal pembentukan badan tersebut kepada Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan.

“Akan dijawab dengan Pak Anies,” kata Sandi kepada wartawan, di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (13/6/18).

Sekedar informasi, BKP Reklamasi Pantura Jakarta diketuai oleh Sekda DKI, wakil ketua dijabat oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI. Badan tersebut dilegalkan melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2018.

Sebelumnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta , yang terdiri dari LBH Jakarta, Walhi, BEM FHUI, KNT, KIARA, KNTI, dan ICEL, mengecam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 yang diteken Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Sebab, pergub yang mengesahkan Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu dinilai melanggar janji kampanye Anies untuk menghentikan reklamasi.

“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Pergub Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam keterangan pers, Rabu (13/6/18).

Kekecewaan mereka karena menilai Pergub tersebut sebagai tanda berlanjutnya reklamasi. Bukan hanya itu, langkah Anies ke Pulau D Reklamasi pada 7 Juni 2018 lalu, dirasa aneh karena melakukan penyegelan tapi tidak melakukan pembongkaran bangunan di atasnya.

“Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pada Senin (4/6) pekan lalu,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. [ipk]

Bagikan Ini :