telusur.co.id – Lagi-lagi Presidential Treshold (PT) kembali digugat Publik. Kali ini gugatan itu di ajukan beberapa tokoh dan aktivis.

Kuasa Hukum dalam gugatan PT, Denny Indrayana, mengatakan ada sejumlah pakar yang akan bertindak menjadi ahli yang mendukung permohonan ini yaitu Dr. Refly Harun, Dr. Zainal Arifin Moctar, dan Dr. Bivitri Susanti.

“Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini, sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang,” ujar Denny dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (13/6/18).

Denny menjelaskan, meski presidential sebelumnya pernah diuji. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut masih bisa diuji materi.

Menurut dia, aturan dalam PT telah mengikiskan arti dari pemilihan langsung. Sebab, dalam UUD 1945 dijelaskan rakyat bebas untuk memilih, dengan adanya PT pilihan itu menjadi terbatas.

“Syarat tersebut telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih, Maka, syarat demikian harus lagi-lagi diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi, karena nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945," tutupnya.

Diketahui, gugatan itu di ajukan oleh M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK), M. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri, Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), Rocky Gerung (Akademisi), Robertus Robet (Akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).

Kemudian Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Direktur Perludem), dan Hasan Yahya (Profesional).[far]

Bagikan Ini :