foto net

telusur.co.id – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie menilai Ambang batas Presiden (Presidential Treshold) 0 sangat cocok. Pasalnya Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.

“Jadi banyak capres nggak apa-apa. Silahkan, kamu kalau mau, ya nggak apa-apa. Jadi, idenya yang ideal 0 persen,” ucapnya usai menghadiri acara open house Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang Jakarta, kemarin (16/6/18).

Menurut Jimly, tidak seharusnya bangsa Indonesia mempersoalkan Preshold. Sebab, banyak negara seperti Rusia pernah memiliki calon hingga delapan kandidat.

“Padahal, semakin banyak capres akan semakin baik. Kenapa kita persoalkan banyak calon? Kan nggak apa-apa. Yang penuhi syarat kan 8, nah itu kan gapapa. Apa iya terlalu banyak? kan nggak juga,” imbuh dia.

Meski demikian, dia meminta semua pihak mentaati aturan yang sudah ada. Begitu juga perubahan-perubahan dan pelaksanaan peraturan harus dilakukan pasca pendaftaran selesai.

“Kalau ada perubahan boleh. Tapi setelah pendaftaran. Kalau udah pendaftaran itu berlaku prinsip sebagai sudah masuk ke proses. Jangan lagi nanti setelah udah masuk ke tengah jalan lalu diubah. Bukan hanya soal negara, tapi juga penyelenggara, peserta nya pun kacau, pemilih juga kacau,” tutupnya.

Diketahui, Presidential Treshold (Preshold) kembali digugat Publik. Kali ini gugatan itu diajukan beberapa tokoh dan aktivis diantaranya M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK), M. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri, Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), Rocky Gerung (Akademisi), Robertus Robet (Akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).

Kemudian Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Direktur Perludem), dan Hasan Yahya (Profesional).[far]

Bagikan Ini :