Anies dan Sandi/Net

telusur.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, telah melukai hati nelayan dan masyarakat pesisir pantai utara Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Kemaritiman dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Aziz Fadirubun terkait lahirnya Pergub No 58 Tahun 2018, yang berpelung reklamasi di teluk Jakarta bisa berlanjut.

“Pergub No 58 Tahun 2018, menandakan pemerintahan Anies-Sandi telah melupakan janji kampanyenya dan terbukti memperdagangkan isu reklamasi untuk kepentingan pilgub,” kata Aziz melalui keterangan pers, yang diterima redaksi, Selasa(19/6/18).

“Padahal dulu gerakan tolak reklamasi di motori oleh keduanya, tetapi saat ini mereka juga yang mengingkarinya.”

Dirinya menilai kebijakan Anies-Sandi akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan saat ini. “Rakyat akan semakin tidak percaya dengan janji palsu Gubernur DKI Jakarta, apapun alasanya kami menolak reklamasi pantai utara,” kata dia.

PB HMI meminta agar Gubernur DKI Jakarta mencabut Pergub No 58 Tahun 2018. Jika tidak segera mencabut pergub tersebut, pihaknya bakal mengajak masyarakat Jakarta mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada Anies-Sandi.

Rencananya dalam beberapa hari kedepan PB HMI akan menduduki kantor Gubernur DKI, sebagai bentuk protes atas dikeluarkanya aturan tersebut.

“Kami memberi waktu 2×24 Jam untuk Anies dan Sandi mencabut pergub tersebut. Bila tidak, PB HMI akan duduki kantor Balai Kota DKI Jakarta,” kata Aziz.

Sebelumnya, Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 yang diteken Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kecaman. Sebab, pergub yang mengesahkan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta itu dinilai melanggar janji kampanye Anies untuk menghentikan reklamasi.

Adalah Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta , yang terdiri dari LBH Jakarta, Walhi, BEM FHUI, KNT, KIARA, KNTI, dan ICEL, yang mengecamnya.

“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Pergub Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam keterangan pers, Rabu (13/6/18).

Kekecewaan mereka karena menilai Pergub tersebut sebagai tanda berlanjutnya reklamasi. Bukan hanya itu, langkah Anies ke Pulau D Reklamasi pada 7 Juni 2018 lalu, dirasa aneh karena melakukan penyegelan tapi tidak melakukan pembongkaran bangunan di atasnya.

“Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pada Senin (4/6) pekan lalu,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Bagi mereka, Pergub itu sebagai ‘hadiah’ Hari Raya yang mengejutkan untuk masyarakat nelayan.

“Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini. Reklamasi berlanjut,” kata Koalisi.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, emoh menanggapi tukuan pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta, sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018, yang telah diteken Gubernur DKI Jakarta.

Saat ditanya wartawan, Sandi menyerahkan penjelasan soal pembentukan badan tersebut kepada Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan.

“Akan dijawab dengan Pak Anies,” kata Sandi kepada wartawan, di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (13/6/18).

Sekedar informasi, BKP Reklamasi Pantura Jakarta diketuai oleh Sekda DKI, wakil ketua dijabat oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI. Badan tersebut dilegalkan melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2018. [ipk]

Bagikan Ini :