Komjen M. Iriawan/Net

telusur.co.id – Dilantiknya Jenderal Polisi menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri, yang ikut Pilgub di sejumlah daerah.

Demikian pendapat Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam keterangan kepada telusur.co.id, Selasa (19/6/18).

Disampaikan Neta, dari penelusuran IPW di sejumlah daerah yang Pati Polri ikut Pilgub, muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri.

“Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian,” kata Neta.

Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui, lanjut Neta, mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. “Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018. Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi ‘pemaksaan’ Pati Polri menjadi plt Gubernur Jabar,” kata dia.

Seharusnya dalam proses pilkada, Polri jangan mau ditarik-tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas. Apalagi sampai melanggar UU Polri. Ada pun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri.

“Tapi akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai,” kata dia.

IPW, lanjutnya, sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan pejabat gubernur di Jawa Barat.

“Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai plt gubernur adalah tindakan yang melanggar undang-undang kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang-undangnya sendiri.”

Publik, lanjut Neta, memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Pejabat Gubernur Jabar. Tapi, dirinya meyakini publik akan melakukan perlawanan dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018.

“Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik plt Gubernur Jabar. Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018,” kata dia.

“Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian.” [ipk]

Bagikan Ini :