Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Pelantikan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat, terus menuai polemik.

Bahkan, menurut pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi, dengan dilantiknya seorang Jenderal Polisi aktif, memperlihatkan bahwa rezim pemerintahan Joko Widodo sangat anti dengan peraturan perundang undangan.

“Padahal, peraturan undang-undang, adalah rambu-rambu batas kekuasaan,” kata Uchok kepada telusur.co.id, Selasa (19/6/18).

Selain itu, disampaikan Uchok, dengan diterobosnya rambu-rambu tersebut, maka memperlihat bahwa pemerintah telah berbuat sewenang-wenang.

Maka dari itu, kata dia, ke depannya harus mencari seorang pemimpin baru yang bisa membawa kedamaian, dan mempersatukan rakyat.

“Berarti ke depan, harus dipikirkan untuk mencari orang baru, pemimpin baru yang bisa membawa kedamaian, dan mempersatukan rakyat. Jangan seperti ini, gara-gara baju kotak-kotak, rakyat terkotak-kotak, saling caci maki antara rakyat sendiri.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto menilai pelantikan M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi.

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku. Menurut dia ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

“Setidak-tidaknya ada indikasi pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang yaitu UU nomor 5 tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” kata Didik dalam keterangan pers, Selasa (19/6/18).

Dia menilai pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga Undang-undang, bisa dikatakan suatu skandal besar dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara, Didik mengatakan apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang menjalankan proses demokrasi yaitu Pilkada 2018 dan menghadapi Pemilu 2019, sehingga kebijakan tersebut akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi.

“Pelanggaran UU akan menciderai demokrasi dan kehendak rakyat. Sebagai bagian bangsa besar yang mencintai negeri ini, kita harus peka terhadap suara dan jeritan rakyat dan harus mengingatkan, bahkan mengkoreksi pemerintah agar bangsa ini tidak terjerumus kepada persoalan besar yang sangat serius,” katanya.

Disampaikan rencana Pengangkatan Plt Gubernur dari unsur Polisi dan TNI aktif pernah diusulkan oleh Mendagri namun rakyat menolak sehingga pada akhirnya pemerintah mengurungkan niatnya tersebut.

Namun dia merasa heran dengan kebijakan pemerintah saat melantik M. Iriawan tersebut, karena tidak mendengar dan melawan kehendak suara rakyat. [ipk]

Bagikan Ini :