Komjen M. Iriawan/Net

telusur.co.id – Pemerintah dinilai telah melakukan kebohongan karena tak membatalkan rencana pemilihan Komisaris Jenderal M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Akibat dipilihnya polisi yang tenar dengan sapaan Iwan Bule itu, memuncul polemik. Bahkan, Fraksi Partai Demokrat di DPR mengusulkan penggunaan hak angket.

Terkait usulan angket, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengaku sepakat. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk meluruskan jalnnya pemerintahan.

“Saya setuju sebagai bagian dari sikap kritis dan keinginan meluruskan jalannya pemerintahan yang sewenang-wenang,” kata Ferry, di Jakarta, Selasa (19/6/18).

Pendapat dirinya, ada sejumlah aturan dan undang-undang yang telah dilanggar pemerintah. Dia menilai ada kepentingan dibalik pengangkatan tersebut untuk memangkan salah satu pasangan di Pilkada Jabar.

Dia menyebutkan, undang-undang yang dilanggar antara lain, UU pilkada dan UU Aparatur Sipil Negara dan UU Kepolisian. “UU kepolisian jelas yang bersangkutan harus pensiun dan mengundurkan diri ketika menduduki jabatan di luar kepolisian.”

Sebelumnya, Iwan Bule resmi dilantik sebagai Pj Jabar. Pelantikan dilakukan di Gedung Merdeka Bandung, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jabar, oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo memberikan alasan penunjukan bekas Kapolda Jabar itu sebagai Pj Gubernur.

Disampaikan Tjahjo, sebelumnya ada kesepakatan yang dimediasi Menkopolhukam bahwa untuk pejabat aktif di Mabes TNI dan Polri tidak usah dijadikan Pj Gubernur.

“Akhirnya, Pak Iriawan sudah dimutasikan dari pejabat Polri ke lembaga yang struktural eselonnya sama dengan dirjen (direktur jenderal), tidak ada masalah,” kata Tjahjo, usai pelantikan Iwan Bule, di Gedung Merdeka, Kota Bandung.

Menurut Tjahjo, penunjukan Iriawan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan telah mendapat restu dari Presiden RI, Joko Widodo.

Dirinya mengaku tidak mungkin membuat kebijakan yang melanggar undang-undang. “Kalau saya melanggar kan bisa dipecat sama Bapak Presiden.

Pelantikan Iwan Bule, didasarkan pada Pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018. [ipk]

Bagikan Ini :