Net

telusur.co.id – Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat terus menuai polemik. Pasalnya, Penunjukan itu dinilai akan memperkeruh demokrasi.

Menyikapi persoalan tersebut, anggota DPR dari beberapa fraksi seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat berencana menggulirkan Hak Angket terkait pengangkatan Iriawan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap pengangkatan itu sangat mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini dikumandangkan.

“Ada prosedur hukum yang dilanggar dalam pengangkatan Iwan,” ucap dia di Jakarta (19/6/18).

Senada Fadli, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menilai pengangkatan itu berpotensi menimbulkan persoalan lantaran penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo belum memadai.

“Kami menilai pelantikan itu juga berpotensi menimbulkan persoalan. Penjelasan pemerintah terkait masalah ini dinilai belum memadai untuk menjawab semua pertanyaan yang mengiringi pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat tersebut,” kata Saleh.

Dirinya juga menegaskan, bahwa PAN akan mempelajari perihal pengangkatan untuk mengambil sikap apakah akan ikut mengajukan Hak Angket.

“Usulan penggunaan hak angket, kami tentu akan pelajari dulu. Terutama argumen yuridis yang akan diangkat oleh partai pengusung,” ucapnya.

Sementara itu Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap pemerintah tak peka karena pengangkatan Iriawan berpeluang membuat gejolak dalam proses pilkada.

“Sikap pemerintah ini bentuk kejumawaan dan berpeluang membuat proses pilkada yang sudah berjalan dengan smooth jadi bergejolak,” kata Ketua DPP PKS Mardani

Mardani mengatakan PKS bakal mengajukan hak angket. Tujuannya untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan yang terjadi.

“PKS sesuai dengan fungsi pengawasannya akan juga mengajukan hak angket terhadap masalah ini. Ini bentuk penyimpangan yang harus diinvestigasi dengan seksama,” ujarnya.

Selain Gerindra, PAN, dan PKS. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendalami persoalan pengangkatan Pj Jabar. “Belum dibahas, nanti kita minta Komisi II mendalaminya,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan dihubungi terpisah.

Ia juga berharap polemik soal hak angket ini bisa dihindari. Daniel mengingatkan langkah yang diambil pemerintah bisa saja demi menjaga netralitas.

“Saya rasa hal-hal seperti ini sebisa mungkin dihindari. Makanya, kebijakan yang diambil harus benar-benar arif bijaksana di tengah tahun-tahun politik saat ini,” ucap Daniel.[far]

Bagikan Ini :