KEMENTERIAN Dalam Negeri pada tanggal 18 Juni 2018 telah mengangkat dan melantik Komjen Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat, untuk mengisi kekosongan Gubernur Jawa Barat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang telah berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada tanggal 13 Juni 2018.

Alasan Mendagri melantik Iwan Bule karena sudah tidak menjabat di Struktural Polri dan telah pindah alih tugas sebagai Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dengan alasan jabatan sipil utama, Sekjen, Dirjen sama seperti masyarakat sipil untuk menjadi Pejabat Gubernur bukan karena profesinya sebagai Polri. (Alasan Mendagri)

Bahwa tindakan Mendagri tersebut sangatlah melanggar Undang-Undanng No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 Ayat (10) untuk mengisi kekosongan Jabatan Gubernur sebagai Pejabat Gubernur haruslah berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dimaksud  diatur dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya hanya orang yang berada dalam Jabatan ASN saja termasuk Pimpinan Tinggi Madya yang dapat dilantik dan diangkat menjadi Pejabat Gubernur.

Pengisian Jabatan ASN oleh Polri diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto Pasal 148 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari anggota Polri hanya untuk lingkungan Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.

Maka artinya, jabatan ASN tertentulah yang dapat diisi oleh anggota Polri yang berada di Instansi Pusat dan tidak diatur mengenai pengisian kekosongan Jabatan ASN sebagai Plt Gubernur  yang notabene berada di Instansi Daerah. Dengan itu pelantikan Komjen Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat yang dilakukan oleh Mendagri sangatlah inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 28 ayat (3) yang mana Komjen Mochamad Iriawan (Iwan Bule) menduduki sebagai Plt Gubernur Jawa Barat sebagai Jabatan Sipil di luar kepolisian karena masih aktif di Polri yang belum masuk masa pensiun dari institusi kepolisian dan harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai Perwira Tinggi Polri dari dinas aktif sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana diatur dalam Pasal 159 PP No. 11 Tahun 2017.

Selain itu ada ketentuan umur maksimal 55 tahun untuk menduduki Plt Gubernur sebagai syarat utama alih tugas dari Institusi Polri ke Jabatan Sipil sebagai Jabatan Tinggi Madya yang mana saat ini usia Komjen Mochamad Iriawan (Iwan Bule) 56 tahun dan telah melewati batas maksimal umur.

Sangatlah jelas Mendagri dan Presiden telah melakukan Maladministrasi yang telah mengangkat dan melantik Komjen Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Plt Gubernur Jawa Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Hal itu telah melanggar Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juncto Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juncto  Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI juncto Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maka untuk kepastian hukum, sebaiknya Presiden RI harus membatalkan Plt Gubernur Jawa Barat yang dijabat oleh Komjen Mochamad Iriawan (Iwan Bule) dengan menggantikan jabatan Plt Gubernur tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, selain itu Mendagri harus bertanggungjawab secara hukum & Presiden RI harus memberhentikan Tjahjo Kumbolo dari Menteri Dalam Negeri atas tindakannya yang telah inkonstitusional. [***]

Hanfi Fajri
*Penulis adalah Advokat & Konsultan Hukum Kantor Hukum Hanfi Fajri & Rekan

Bagikan Ini :