telusur.co.id – Kemacetan panjang hingga puluhan kilometer di jalur tol Cikampek dan Cipali pada mudik Lebaran 2018, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan, masih parahnya kemacetan parah pada arus mudik dan arus balik, menandakan pemerintah gagal kelola kemacetan mudik tahun ini. Di sisi lain juga menunjukkan pembangunan jalan tol ternyata tak efektif atasi kemacetan.

“Dari pemberitaan media dan laporan rekan-rekan yang mudik, kemacetan parah masih tetap terjadi di sejumlah ruas tol. Baik pada arus mudik maupun arus balik. Di tol Cikampek pada H-2 Idul Fitri, misalnya, terjadi kemacetan parah hingga 30 kilometer. Kemacetan lebih parah terjadi di ruas tol Cipali mencapai 42 kilometer. Begitu pula pada arus balik. Kemacetan sama parahnya terjadi pada ruas tol tersebut,” kritik Fadli melalui keterangan tertulisnya.

Kemacetan parah di sejumlah ruas tol menandakan pemerintah belum berhasil antisipasi mudik lebaran. Klaim keberhasilan terlalu dini yang digembar-gemborkan di media ternyata tak sesuai realita. Ini menunjukkan pembangunan sejumlah ruas tol baru yang selalu dibanggakan pemerintah, bukan solusi akhir.

Pembangunan infrastruktur jalan bagus-bagus saja, tapi belum tentu dapat atasi kemacetan. Pemerintah juga harus menghitung jumlah mobil dengan kapasitas jalan dan pemenuhan pelayanan standar lainnya.

Rekayasa lalu lintas berupa contraflow, juga tak maksimal mencegah atau sekedar mengurai kemacetan. Padahal, contraflow yang diberlakukan sudah sangat panjang. Bahkan bisa jadi penerapan contraflow kali ini terpanjang dalam sejarah Indonesia. Contraflow juga mengganggu masyarakat pengguna tol reguler yang tak tahu kebijakan ini.

Jelas masyarakat dirugikan karena harus membayar tarif tol mahal, namun tetap merasakan kemacetan. Sementara itu, pengelola jalan tol mendapat keuntungan besar karena volume kendaraan yang tinggi. Seharusnya jalan tol adalah jalan bebas hambatan dan mempermudah perjalanan.

“Seperti pernah saya sampaikan, meski tarif tol terus naik, pengelola jalan tol kerap abai terhadap penyesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan pemeriksaan BPK 2017, ada sejumlah temuan pemenuhan SPM jalan tol yang tak memadai. Seperti belum adanya SOP pemeriksaan pemenuhan SPM yang lengkap, tak adanya penetapan standar penggunaan kecepatan tempuh rata-rata, dan beberapa ruas tol ditemukan masih tak penuhi indikator jumlah antrean kendaraan dan kecepatan tempuh minimal rata-rata. Mestinya pemerintah instruksikan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) fokus perbaiki kekurangan tersebut. Kalau SPM ini ditangani, kemacetan parah dalam momen mudik lebaran bisa diperbaiki.”

Kemacetan parah juga menandakan kegagalan pemerintah memprediksi puncak kemacetan. Ini aspek non-teknis yang tak kalah penting. Melesetnya prediksi arus puncak, baik mudik maupun balik, sangat dipengaruhi ketidaktegasan pemerintah ketika memutuskan lamanya cuti bersama Lebaran. Akibatnya, sejumlah perusahaan swasta terpaksa menggeser libur Lebaran untuk karyawan mereka.

“Pemerintah perlu memikirkan konsep yang lebih matang dalam mengelola mudik lebaran. Baik BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) maupun BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) harus menuntaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Jangan sampai masyarakat pengguna jalan tol kembali dirugikan, membayar tarif yang makin mahal untuk pelayanan yang makin buruk,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :